Melanesiatimes.com, Sorong – Dalam upaya untuk mencapai target pembangunan nasional yang lebih baik, Kementerian PPN/Bappenas, melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan, Miliki, ST, MSIE, Ph.D, menggelar pertemuan guna membahas rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029 dan rencana pembangunan jangka daerah (RPJMD) yang disinkronisasi dengan kebutuhan provinsi.
Miliki menjelaskan bahwa sinkronisasi ini penting untuk memastikan bahwa arahan dari Presiden dapat diterjemahkan dengan baik di tingkat daerah. Target-target pembangunan nasional harus tercermin dalam program-program di provinsi, sehingga bisa dicapai secara efektif hingga tahun 2029.
Salah satu fokus utama dalam pertemuan ini adalah target penurunan tingkat kemiskinan, yang saat ini berada di angka 8,57%. Miliki menekankan bahwa pemerintah berambisi untuk menurunkannya menjadi sekitar 5% pada tahun 2029. Ini berarti sekitar 13 juta orang harus keluar dari garis kemiskinan, dengan program yang perlu dibangun untuk mendukung target tersebut.
Lebih lanjut, daerah seperti Papua Barat Daya menjadi perhatian khusus. Saat ini, tingkat kemiskinan di Papua Barat Daya mencapai 16%. Miliki menekankan perlunya percepatan penurunan angka ini agar setidaknya bisa mendekati 10% pada tahun 2029. Menurutnya, pencapaian ini sangat penting untuk mendukung visi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045.
“Memang tugas kita cukup berat, namun dengan pendekatan yang tepat dan kolaborasi antara pusat dan daerah, kami optimis target ini dapat tercapai,” ujar Miliki.
Penanganan pengangguran juga menjadi salah satu fokus dalam pembahasan ini dan merupakan tantangan besar bagi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup bagi masyarakat, terutama di daerah dengan angka pengangguran yang tinggi. “Oleh karena itu, beberapa program juga akan diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan akses tenaga kerja di daerah,” ungkap Maliki
Melalui sinergi antara berbagai kementerian dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan ada upaya kolaboratif yang dapat menciptakan kebijakan yang sinergis dan efektif. Dengan begitu, semua program pembangunan yang dilakukan dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan ini, Miliki juga mendorong adanya inovasi dalam pembangunan yang melibatkan masyarakat lokal. Pendekatan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat diharapkan bisa meningkatkan efektivitas program dan memastikan bahwa masyarakat benar-benar merasakan dampak positif dari setiap inisiatif yang dilaksanakan.
Selain itu, Rahman, selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Barat Daya menyampaikan rasa syukur atas kehadiran tim pusat yang menunjukkan dukungan pemerintah. “Kami menyadari bahwa sebagai provinsi baru, kami menghadapi banyak keterbatasan, baik dari sumber daya manusia, finansial, maupun sumber daya lainnya,” ungkap Rahman.
Rahman menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta peran serta swasta dan media dalam mendukung program pembangunan. “Kami berharap semua pihak dapat berkontribusi dalam mencapai visi dan misi kemajuan daerah ini,” lanjutnya.
Salah satu isu sentral yang diangkat adalah angka kemiskinan yang masih berkisar di angka 16%. Dengan target penurunan menuju angka nasional 8% pada tahun 2029, Rahman menekankan perlunya kerja keras dan cerdas dari semua sektor. “Data yang akurat akan menjadi dasar dalam setiap program yang kita buat,” tegasnya.
Dalam diskusi, Rahman menyebutkan contoh sukses yang dilakukan oleh Provinsi Papua Barat, di mana program-program yang ada dapat direplikasi untuk Papua Barat Daya. Menurutnya, hal ini penting agar tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan dalam membangun aplikasi baru.
“Sebagai contoh, data sudah ada dalam sistem yang dikembangkan oleh teman-teman di provinsi sebelumnya. Kita tinggal mengoptimalkan dan menggunakan data tersebut untuk kebutuhan kita,” jelas Rahman.
Dia juga memperkenalkan program Universal Health Coverage (UHC) di Papua Barat Daya yang sudah berhasil mencapai 100% di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. “Kami memiliki program ‘Torang Jaga’ yang mendukung pekerja non-upah, seperti tukang ojek dan nelayan,” ujarnya, menekankan bahwa pendidikan anak-anak dari pekerja ini juga dibiayai hingga perguruan tinggi.
Rahman meyakinkan bahwa dengan data yang valid, bantuan sosial akan tepat sasaran. “Jika kita memiliki data yang benar, maka program akan berjalan dengan baik. Ini penting agar mereka yang membutuhkan dapat menerima semua manfaat,” tambahnya.
Rahman juga mengajak semua stakeholder untuk terus bersinergi demi mengatasi kemiskinan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Papua Barat Daya. “Kami tidak memiliki kapasitas yang memadai, sehingga kolaborasi adalah kunci keberhasilan program ini. Mari kita bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama,” tutupnya.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga bekerjasama dengan Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA). Kerjasama ini juga berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus kepada Papua Barat Daya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keputusan yang lebih inklusif dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya di tingkat lokal.
“Salah satu aspek penting dari program ini adalah menjembatani pembelajaran dari daerah dan memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat,” Petraca Karetji Team Leader SKALA
Saat ini, diperkirakan lebih dari 60% desa di Papua Barat Daya sudah terlibat dalam program SKALA. Hal ini menunjukkan tanda-tanda positif dan antusiasme masyarakat terhadap inovasi yang ditawarkan.
Dengan semangat kolaborasi ini, diharapkan Papua Barat Daya dapat mengurangi angka kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan bagi semua masyarakatnya.
Sebagai langkah awal, pemerintah akan melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar relevan dan dapat memenuhi kebutuhan daerah. Dengan semangat kolaborasi ini, diharapkan Indonesia bisa mencapai cita-cita pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Kolaborasi dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci untuk menanggulangi permasalahan sosial dan ekonomi yang ada. Keberhasilan dalam program ini akan menjadi contoh nyata bagi keberhasilan pembangunan jangka menengah Indonesia.
