Melanesiatimes.com, Sorong – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan Perkenalan Kepala BPK Perwakilan se-Tanah Papua di Ballroom Hotel Vega, Sorong pada Kamis (24/04/2025).
Serah terima jabatan ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab BPK di wilayah Papua dan Papua Barat, termasuk 4 daerah otonomi baru.
Hadir dalam acara tersebut, penyerahan jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua berada dalam sorotan. Slamet Riyadi, yang sebelumnya menjabat, secara resmi menyerahkan posisi tersebut kepada Bhuono Agung Nugroho. Di sisi lain, jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat beralih dari Ahmad Luthfi H. Rahmatullah kepada Agus Priyono.
Tidak hanya itu, acara ini juga menjadi ajang perkenalan bagi empat Kepala BPK Perwakilan untuk daerah otonomi baru di wilayah Papua. Nama-nama baru ini termasuk Ferdinan Palembangan sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan, Subagyo untuk Papua Tengah, Amin Adab Bangun sebagai Kepala BPK Perwakilan Papua Selatan, dan Rahmadi yang akan memimpin Papua Barat Daya.
Acara tersebut dihadiri oleh Anggota VI BPK RI, Drs. H. Fathan Subchi, M.AP., CIISA., ChFA, serta Direktur Jenderal PKN VI BPK, Laode Nusriadi. Kehadiran Pimpinan DPRD dan seluruh Kepala Daerah, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi vertikal di kawasan Papua turut menambah makna dari kegiatan ini.
Dalam sambutannya, Anggota VI BPK RI menjelaskan peran penting BPK dalam pembangunan nasional. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas pemeriksaan keuangan negara demi membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel.
Lebih jauh, beliau mengungkapkan bahwa BPK harus bertransformasi dengan mengedepankan pendekatan preventif untuk menutup celah-celah kemungkinan korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. Penekanan pada pendekatan pencegahan menjadi sorotan utama.
“Kita tidak perlu bangga dengan banyaknya temuan pemeriksaan. Justru, BPK harus berperan aktif dalam memperkuat sistem pengendalian intern melalui komunikasi yang efektif dengan entitas terkait,” tegasnya.
Kegiatan ini menjadi titik tolak dalam upaya kolaborasi yang lebih baik antara BPK dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan berbagai program seperti bimtek dan focus group discussion diharapkan dapat menjadi wadah untuk sharing knowledge dan pengalaman.
Dengan adanya sertijab ini, diharapkan tercipta kesinambungan dalam pengawasan dan akuntabilitas anggaran daerah. Provinsi Papua dan Papua Barat, bersama daerah otonomi baru lainnya, diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
Dengan semangat baru dan kepemimpinan yang segar, BPK Perwakilan se-Tanah Papua siap untuk menjalankan tugasnya dalam mendukung reformasi dan pembangunan yang lebih baik di wilayah ini.
