Melanesiatimes.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi VI telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Utama PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Direktur Utama PT. Pertamina Hulu Energi (PHE).
Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja korporasi tahun 2024 dan menyampaikan rencana kerja untuk tahun 2025, sekaligus menangani berbagai masalah yang dihadapi masyarakat saat ini.
Kegiatan ini dihadiri oleh 13 dari 47 anggota Komisi VI, yang terdiri dari 8 fraksi. Dengan kehadiran tersebut, forum telah memenuhi jumlah yang ditentukan sesuai dengan pasal 281 ayat 1 dan pasal 276 ayat 1 peraturan DPR tentang tata tertib.
Rapat dibuka oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini dari Fraksi PKB. Dalam sambutannya, Anggia mengungkapkan pentingnya peran negara dalam mendukung ketahanan energi nasional melalui penyediaan dan distribusi gas bumi sebagai bagian dari holding gas Pertamina.
“PGN memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan energi bersih yang efisien dan ramah lingkungan bagi industri serta masyarakat.” ujarnya.
Ia menekankan bahwa keberlanjutan lingkungan adalah hal yang wajib kita capai.
Anggia menyampaikan, dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, peran PGN menjadi sangat vital. Gas bumi diharapkan dapat berfungsi sebagai energi transisi yang penting dalam mendukung industrialisasi, efisiensi energi, serta dekabonisasi.
“Keberhasilan PGN dalam memperluas infrastruktur gas, meningkatkan volume distribusi, dan menjaga stabilitas pasokan sangat berpengaruh pada daya saing industri nasional, serta menciptakan lapangan kerja baru,” tambahnya.
Selanjutnya, PHE juga diundang untuk memberikan paparan mengenai tantangan yang dihadapi dalam menjaga keberlanjutan produksi migas nasional di tengah penurunan cadangan alamiah dan dinamika geopolitik global yang berpengaruh pada harga energi.
Anggota DPR RI, Faujia Helga Tampubolon dari Fraksi Demokrat, memberikan apresiasi terhadap PGN namun juga menyampaikan keluhan terkait pelayanan di daerahnya. “Saya ingin berbicara mengenai kondisi di Sorong,” ujarnya.
Faujia menjelaskan bahwa pada tahun 2016, terdapat hampir 4.000 penyambungan gas di Kota Sorong, namun penggunaannya tidak optimal. “Bayarnya setiap bulan Rp40.000, tapi tidak dapat digunakan. Kami sudah melakukan pendataan ulang untuk pemasangan baru, namun hingga kini belum ada realisasi,” keluhnya.
Lebih lanjut, Faujia menegaskan bahwa perusahaan gas di Sorong mungkin tidak akan selesai hingga waktu yang tidak ditentukan. “Kami berharap Komisi VI bisa melakukan kunjungan lapangan untuk melihat langsung kondisi di sana,” tandasnya.
Ia juga mengungkapkan masalah di daerah Malawei yang hanya berfungsi dalam jangka pendek, dan menyerukan agar PGN dapat menyerahkan pengelolaan kepada daerah demi kepentingan masyarakat Papua Barat Daya.
“Dana yang seharusnya masuk ke daerah sering kali langsung ditransfer ke rekening pusat, sementara kami hanya mendapatkan hasilnya,” keluhnya.
Faujia juga khawatir jika keadaan ini berlanjut, daerahnya akan tetap tertinggal tanpa pembangunan.
“Baru-baru ini, uang mencapai 16 triliun hanya singgah di daerah kami dan langsung masuk ke rekening pusat,” tuturnya.
Ia berharap agar dana tersebut bisa dikelola oleh daerah demi kesejahteraan masyarakat.
Faujia juga meminta agar dalam tender proyek, pihak-pihak yang terlibat lebih memperhatikan perusahaan lokal, dan tidak memberi peluang kepada perusahaan dari luar yang tiba-tiba datang dan memenangkan tender.
Hal ini diharapkan dapat membawa perubahan yang positif bagi masyarakat di Papua Barat Daya dan memastikan mereka mendapatkan haknya dalam pengelolaan sumber daya alam.
Dengan demikian, RDP ini menjadi sangat relevante dan diharapkan dapat menghasilkan solusi nyata bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait energi dan pembangunan di daerah.
