Melanesiatimes.com – Rapat Koordinasi (Rakor) Pra Musrembang Provinsi Papua Barat Daya berlangsung di Ryilich Panorama Hotel Kampung Baru pada Selasa (11/3/2025).
Acara ini menjadi kesempatan pertama kali bagi Gubernur Elisa Kambu dan Wakil Gubernur Ahmad Nausrau untuk mendengarkan langsung program dan aspirasi dari para kepala daerah di wilayah Papua Barat Daya.
Rakor ini dihadiri oleh kepala daerah dari lima kabupaten dan satu kota di Papua Barat Daya. Gubernur Kambu, didampingi oleh Wakil Gubernur Nausrau dan Pj Sekda Johni Way, menyampaikan pentingnya memprioritaskan program dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
Dalam pembukaan, Gubernur Elisa Kambu menggarisbawahi keharusan untuk menghilangkan pungutan biaya pendidikan di sekolah-sekolah, termasuk biaya pendaftaran. “Mulai Mei mendatang, tidak boleh ada biaya untuk masuk sekolah, tanpa diskriminasi,” tegas Kambu.
Menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Gubernur Elisa Kambu mendorong para kepala daerah agar fokus pada kelanjutan pendidikan bagi anak usia sekolah. “Alihkan dana untuk pendidikan anak-anak, bukan hanya untuk pejabat,” tambahnya.
Dalam hal kesehatan, Gubernur meminta para kepala daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah pembangunan rumah sakit yang dilengkapi dengan minimal empat spesialis, termasuk spesialis kandungan dan anak.
Tidak hanya itu, Gubernur juga menekankan pentingnya program nasional pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat saat ulang tahun daerah. Program ini diharapkan dapat memberikan akses kesehatan yang lebih baik kepada semua masyarakat.
Gubernur juga mengajak semua kepala daerah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, sebagai langkah penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.
Dipimpin oleh Pj Sekda Johni Way sebagai moderator, rakor ini memberi kesempatan kepada setiap kepala daerah untuk menyampaikan laporan dan harapan mereka. Walikota Sorong, Septinus Lobat, menjadi yang pertama berbicara dan mengungkapkan permasalahan banjir yang mengganggu kota.
Lobat juga menjelaskan tentang rencana pendidikan gratis yang sejalan dengan program prioritas Gubernur. “Kami akan menyediakan pendidikan gratis dari TK hingga SLTA di 72 sekolah negeri,” jelasnya.
Kota Sorong juga mendapatkan perhatian dari Walikota yang meminta agar pembangunan rumah sakit tidak hanya terpusat di satu tempat. “Kami perlu memperluas akses kesehatan ke wilayah lain,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, menyampaikan pentingnya menjaga kewenangan daerah. Ia menyatakan bahwa dampak dari UU Nomor 23 tahun 2014 membuat Raja Ampat kehilangan daya tariknya sebagai destinasi pariwisata.
Orideko berharap agar kewenangan pelimpahan dari provinsi dan pusat dapat dipertimbangkan kembali. “Raja Ampat hanya 3,5 persen daratan, tanpa dukungan, kami bisa menjadi kenangan,” ucapnya.
Acara rakor ini juga dihadiri oleh Bupati Maybrat Karel Murafer, Bupati Tambrau Yeskiel Yesnath, Walikota Sorong Selatan Yohan Bodori, dan Wakil Bupati Sorong Setejo. Semua pihak berharap agar komunikasi dan kolaborasi ini dapat mendukung pembangunan yang lebih baik untuk Papua Barat Daya.
Dengan semangat kebersamaan, Rakor Pra Musrembang diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua Barat Daya.
