Melanesiatimes.com, Waisai – Kontroversial antara DPRK dan Pemda/TAPD menuai dinamika yang berkepanjangan, hal ini dipicuh oleh Perkataan Sekda yang terkesan mengada-ada. Jumat (07/3/25).
Perkataan Sekda dinilai DPRK cukup diskrimintaif dan tidak menghormati Lembaga yang dibentuk oleh Negara Republik Indonesia.
Pasalnya, alat kelengkapan penyelenggara pemerintah daerah seperti DPRK yang menjadi fatwa Undang-Undang pun terabaikan oleh Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
Soleman Dimara meluruskan kekeliruan yang disampaikan Sekda bahwa penyerahan dokumen itu tidak melalui lembaga namun kepada bagian Kesektariatan Dewan. Sekda jangan asal bicara berargumen harus dibarengi data.
“Saya mau meluruskan bahwa penyerahan dokumen itu tidak melalui rapat lembaga namun tim TAPD datang dan langsung menyerahkan ke bagian setwan,” jelasnyaa
Menindaklanjuti pertanyaan Sekda melalui salah satu media online dengan narasinya yang bunyinya :
“Sekarang saya mau tanya kalau dokumen belum diserahkan di tanggal 12 desember kemudian kenapa ada agenda di tanggal 23 Desember 2024 di salah satu hotel di jakarta,” tanya Sekda Raja Ampat
Politisi Partai Bintang Mercury ini, menegaskan apa yang disampaikan Sekda Raja Ampat itu tidak benar dan terkesan mengada-ada bicara harus berdasarkan data dan fakta.
Soleman bilang, di tanggal 23 Desember 2024 Tim TAPD tidak ada. Sekda sendiri selaku ketua tim TAPD pun tidak hadir lantas apa yang menjadi dasar agar dokumen itu disahkan DPRK.
Sebenarnya, Pak sekda ini keliru, di tanggal 23 Desembr itu sama sekali tidak ada pembahasan kita juga memnginginkan agar pembahasa tetap berjalan tetapi justru Sekda dan jajarannya tidak hadir hal itu yang menjadi dasar pembatalan agenda,” tambah Ketua Fraksi Demokrat itu
Lanjutnya, Pria kelahiran Mesokapal ini, meminta dan memohon kepada Sekda ketika berargumen harus memikirkan jabatan yang melekat jangan asal bicara dengan narasi yang tidak sesuai fakta di lapangan.
