Melanesiatimes.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pertemuan strategis dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolkam) untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung kebijakan pemerintah, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Pertemuan ini berlangsung pada Kamis (16/1) dan menyoroti pentingnya sinergi antara kedua lembaga.
“Kegiatan ini adalah implementasi dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Kami berharap kerja sama ini dapat membangun sinergi yang lebih solid antara Kemenkopolkam dan KPK,” ujar Ketua KPK, Setyo Budiyanto.
Menurut Setyo, pemberantasan korupsi melalui pendekatan pencegahan maupun penindakan akan lebih optimal dengan adanya koordinasi yang erat.
Diskusi ini juga membahas sejumlah langkah strategis, termasuk penerapan transparansi, pengawasan berbasis risiko untuk meminimalkan potensi kebocoran anggaran negara, serta edukasi dan kampanye antikorupsi. Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi menjadi topik penting, mengingat perannya dalam meningkatkan konektivitas antara KPK, kementerian, dan pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan anggaran.
Menko Polhukam Budi Gunawan (BG) menyampaikan apresiasinya terhadap peran aktif KPK dalam pemberantasan korupsi. Ia juga menekankan pentingnya penguatan desk pencegahan dan tata kelola pemerintahan yang melibatkan KPK secara langsung.
“KPK ke depannya akan berkontribusi lebih besar, termasuk dalam menangani tindak pidana perdagangan orang dan kebakaran hutan. Dengan langkah-langkah terintegrasi ini, berbagai masalah strategis di Indonesia dapat ditangani lebih efektif,” ujar BG.
Setyo dan BG sepakat bahwa memperkuat sinergi antara KPK dan Kemenkopolkam merupakan langkah penting untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi di Indonesia. Langkah ini diyakini akan memberikan dampak nyata dalam menciptakan pemerintahan yang bersih serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
