Melanesiatimes.com – Dalam Rapat Paripurna ke IV ini, penyampaian akhir fraksi-fraksi permintaan persetujuan dan penetapan Raperda ABPD Provinsi Papua Barat Daya. Acara berlangsung di Aston Hotel pada Jumat (20/12/2024).
Dalam rapat paripurna ke IV, ada 10 poin penting yang disetujui, di antaranya:
- Kemandirian Fiskal Daerah: Dukung penuh pemerintah daerah untuk optimalisasi pendapatan asli daerah.
- Belanja Operasional vs Modal: Fokus ke pembangunan infrastruktur dasar, jangan terlalu gondok sama belanja sosial yang jangka pendek.
- Kebijakan Prioritas Pembangunan: Prioritaskan program yang melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan.
- Penanganan Banjir & Konektivitas: Tim lintas sektor perlu dibentuk untuk penanganan banjir dan konektivitas.
- Optimalisasi PAD: Audit aset daerah dan dukung pariwisata lokal untuk nambah PAD.
- Perda Afirmasi: Percepat pembentukan Perda untuk pemberdayaan Orang Asli Papua.
- Pengentasan Stunting & Kemiskinan: Gunakan teknologi buat integrasi data demi akurasi.
- Penataan Kelembagan: Perbaiki manajemen kelembagaan untuk pelayanan publik yang lebih baik.
- Infrastruktur Pendidikan & Kesehatan: Percepat pengadaan fasilitas kesehatan, training tenaga medis juga harus jalan.
- Dukungan Program Nasional: Bentuk tim koordinasi untuk sinkronisasi program daerah dengan nasional.
Usai pembacaan 10 poin yang dibacakan oleh Yongky Fonataba dari fraksi Demokrat tersebut, Pimpinan sidang bertanya kepada pimpinan fraksi-fraksi gabungan, terkait pesertujuan, kemudian semua pimpinan fraksi menemui dan pimpinan sidang mengetuk palu sebagai tanda diterimanya sepuluh point penting yang telah diajukan.
Rapat ditutup dengan harapan semua poin ini bisa segera diimplementasikan demi kemajuan daerah.
