Melanesiatimes.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkumham Babel) sukses meraih tiga penghargaan pada acara Refleksi Akhir Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK) Kementerian Hukum dan HAM. Acara ini berlangsung di Jakarta Selatan pada Selasa lalu.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, bersama Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej, kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Babel, Harun Sulianto.
Tiga penghargaan yang diraih oleh Kemenkumham Babel adalah:
- Terbaik I dalam Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Wilayah Tahun 2024.
- Terbaik II dalam Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) di Wilayah Tahun 2024 untuk Kategori Provinsi Kecil.
- Terbaik II dalam Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM Tahun 2024.
Dalam pidato pembukaannya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta seluruh unit kerja untuk serius dalam melaksanakan penilaian empat mandatori yang ditetapkan oleh BSK, yakni Indeks Reformasi Hukum (IRH), Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), serta Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK).
Menkum Supratman juga menekankan pentingnya mengatasi tantangan hiper-regulasi, termasuk di lingkungan Kementerian Hukum, dengan memastikan kualitas kebijakan dari perencanaan hingga evaluasi.
“Salah satu peran BSK adalah mengatasi masalah hiper-regulasi dengan memastikan kualitas kebijakan Kemenkumham di setiap tahapannya,” jelasnya. Supratman berharap semua kebijakan dan aturan yang dikeluarkan Menteri harus melalui evaluasi BSK sebelum ditandatangani.
Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, dalam laporannya menyampaikan bahwa tema Refleksi Akhir Tahun 2024 adalah “Evaluasi Kinerja BSK Hukum Guna Meningkatkan Kualitas Berbasis Bukti untuk Mendukung Asta Cita.” Andry menambahkan, sejak 2022, Kemenkumham telah berperan sebagai leading institution untuk Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan memperlihatkan peningkatan partisipasi dan kualitas IRH yang signifikan.
Di sisi lain, BSK Hukum juga fokus pada pengembangan kegiatan Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dengan menggandeng Lembaga Administrasi Negara dan memanfaatkan teknologi informasi. Dalam pengukuran Survei SPKP dan SPAK, BSK Hukum mengimplementasikan aplikasi survei yang sudah digunakan oleh berbagai instansi dan pemerintah daerah.
Kepala Kemenkumham Babel, Harun Sulianto, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas penghargaan yang diterima, serta berterima kasih kepada pemerintah daerah dan unit pelaksana teknis yang mendukung tugas dan fungsi BSK Hukum di wilayah tersebut.
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Kepala BSK Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, serta berbagai pejabat tinggi lainnya dari Kementerian Hukum dan HAM dan Kemenkumham seluruh Indonesia.
