Melanesiatimes.com – Puluhan massa dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Kusumanegara, Yogyakarta, pada Minggu (1/12). Aksi yang berlangsung sejak pagi itu, menuntut penghentian sejumlah kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat Papua, termasuk proyek strategis nasional (PSN) dan eksploitasi sumber daya alam.
Para demonstran membawa berbagai poster dan spanduk serta orasi yang mengungkapkan protes terhadap kebijakan pemerintah. Polisi terlihat menutup akses menuju Jalan Kusumanegara dengan mendirikan barikade di beberapa titik jalan. Selain itu, aparat kepolisian juga disiagakan di sekitar lokasi untuk menjaga kelancaran jalannya aksi.
Dalam pernyataan tertulis yang dibacakan selama aksi, AMP dan FRI-WP menegaskan penolakan mereka terhadap sejumlah proyek yang sedang berjalan di Papua. Mereka mengkritik kebijakan transmigrasi yang dinilai mengancam keberadaan orang asli Papua (OAP) serta memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.
“Sejak para migran datang, mereka mulai menguasai berbagai sektor kehidupan, dimulai dari ekonomi hingga politik. Ini berbahaya bagi eksistensi OAP,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut. Selain itu, mereka juga menyampaikan kekhawatiran terhadap proyek PSN yang dianggap dapat merusak ekosistem dan lingkungan di Papua.
Aksi ini turut menyoroti dampak buruk dari eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan pemerintah, yang dinilai memperparah deforestasi di Papua. “Kebijakan eksploitasi rezim ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menyebabkan kerusakan besar pada alam dan kehidupan masyarakat Papua,” tambahnya.
Para peserta aksi berharap suara mereka didengar oleh pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk menghentikan kebijakan yang dianggap merugikan dan berpotensi mengancam kelangsungan hidup masyarakat Papua. Aksi ini berlangsung damai meskipun mendapat pengawalan ketat dari pihak keamanan.
Dengan aksi ini, AMP dan FRI-WP kembali menegaskan komitmen mereka untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua dan menuntut penghentian kebijakan yang merugikan rakyat Papua.
