Melanesiatimes.com – Kontestasi politik di Papua Barat Daya yang berlangsung pada 27 November 2024 menyisakan catatan kelam terkait pelanggaran pemilu. Tugas berat kini berada di pundak penyelenggara dan pengawas pemilu untuk menyikapi dugaan pelanggaran yang diduga terstruktur, sistematis, dan masif.
Petrus Kasihiw, pasangan calon wakil gubernur, dengan tegas mengungkapkan adanya indikasi kecurangan selama pemilu berlangsung. “Setelah pencoblosan, kami banyak mendapat laporan dari masyarakat soal kecurangan ini. Kuasa hukum kami sedang mengidentifikasi masalah ini,” tuturnya.
Petrus, yang akrab disapa Kaka Pit, menambahkan bahwa saat ini proses rekapitulasi suara di tingkat distrik sedang berjalan. Data internal yang mereka miliki menunjukkan bahwa pasangan calon yang didukungnya masih berpeluang untuk menang. “Kami optimis. Siapapun yang menang, kami yakin Paslon ARUS yang nantinya dilantik,” jelasnya.
Kaka Pit juga menegaskan bahwa hasil pilkada belum final. “Kami akan melakukan langkah hukum selanjutnya. Saya harap masyarakat, terutama para pendukung ARUS, tetap sabar dan mengikuti perkembangan ini.”
Dua kali tantangan hukum menghadang paslon ARUS, namun paslon ARUS happy saja dan tetap optimis. “Kami sudah lolos, sekarang kami yang akan melaporkan dugaan kecurangan ini,” imbuhnya. Ia berharap KPU dan Bawaslu segera merespons laporan tersebut agar tidak terkesan pilih kasih.
Bersamaan dengan itu, tim kuasa hukum Paslon ARUS melaporkan beberapa pelanggaran terkait praktik money politics kepada Bawaslu. “Banyak bukti yang kami kumpulkan dari masyarakat mengenai pelanggaran ini. Kecurangan yang terjadi bisa dikategorikan sebagai terstruktur, sistematis, dan masif,” ungkap Akwam, anggota tim hukum ARUS.
Menurutnya, tindakan pengawas pemilu sangat penting untuk menjaga integritas demokrasi di Papua Barat Daya, yang merupakan provinsi ke-38 di Indonesia. “Kami berharap Bawaslu segera bertindak. Ini masalah serius yang harus ditangani,” tambahnya.
Kecurangan yang diduga terjadi tidak hanya merugikan calon yang bersih, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap proses demokratis. Bagi masyarakat, keadilan dan transparansi adalah hal mutlak yang harus dipenuhi.
Kondisi ini memicu gelombang protes di kalangan masyarakat. “Kami ingin pemilu yang jujur dan adil, Masyarakat harus tahu fakta-fakta yang sebenarnya,” seru seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Koordinasi antara pihak pengawas dan masyarakat dianggap perlu untuk menciptakan pemilu yang lebih baik di masa mendatang. “Kami mendukung langkah hukum ini. Suara kami harus didengar,” imbuhnya.
Pengawasan ketat diharapkan tidak hanya fokus pada pelanggaran yang sudah terjadi, tetapi juga mencegah terulangnya kejadian serupa di setiap pemilu mendatang. “Demokrasi harus dijaga bersama, supaya tidak ada lagi ruang untuk kecurangan,” ujarnya.
Tactically, pengawasan yang ketat menjadi kunci untuk membawa kepercayaan publik kembali ke jalur yang benar. Setiap pelanggaran yang terungkap harus dibawa ke ranah hukum. “Kita semua punya tanggung jawab untuk menyuarakan keadilan,” tegas Kaka Pit.
Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu. “Kami tidak akan tinggal diam. Keadilan harus ditegakkan,” ungkap Kaka Pit
Masyarakat Papua Barat Daya kini menanti kepastian dan tindakan nyata dari pihak berwenang terkait hasil pemilu yang penuh kontroversi ini. Apakah penegakan hukum akan dilakukan secara adil? Hanya waktu yang bisa memberi jawab.
