Terungkap! KIPP Jakarta Temukan Pelanggaran Serius di Pilkada Jakarta 2024

Melanesiatimes.com – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta mengungkapkan sejumlah pelanggaran yang terjadi di berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah DKI Jakarta. Temuan ini dirilis melalui pernyataan resmi pada Rabu (27/11/2024).

Baca Juga

2 tahun  lalu

Front Pemuda Jakarta Desak KPK Usut Kerugian Negara Di Kasus Formula E

8 Ilham Saputra

Dalam pemantauan yang dilakukan di 350 titik TPS, KIPP Jakarta mencatat adanya sejumlah penyimpangan selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung. Ketua KIPP Jakarta, Faiz Yazid, mengungkapkan bahwa berbagai pelanggaran ini dapat memengaruhi integritas pelaksanaan pemilu di ibu kota.

“Kami menemukan adanya beberapa potensi pelanggaran, mulai dari pelanggaran administratif hingga indikasi yang lebih serius,” ujar Faiz dalam keterangannya.

KIPP Jakarta menyoroti pentingnya pengawasan ketat untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait untuk memperbaiki proses pemilu mendatang.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Upacara Peringatan HUT Pramuka Yang Ke-62 Tahun, Sentani Jayapura.

14 Dirsan Matdoan

Laporan ini juga menggarisbawahi perlunya peran aktif masyarakat dalam menjaga keadilan dan transparansi selama proses demokrasi berlangsung.

Temuan KIPP Jakarta ini menjadi peringatan bagi penyelenggara pemilu untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas, demi menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Berikut : Siaran Pers Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta

 Jakarta – Rabu, 27 November 2024 : Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sudah dilaksanakan pada pukul 07.00 -13.00 wib, dan secara keseluruhan berdasarkan hasil pantauan KIPP Jakarta pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan lancar dan damai di TPS. Relawan KIPP Jakarta yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta (kecuali pulau seribu) memantau sebanyak 350 TPS.

Data KIPP Jakarta memperlihatkan bahwa dari sejumlah TPS tersebut jumlah partisipasi warga Jakarta sangat rendah. Contoh di TPS 14 Kelurahan Balimaster yang tidak mencoblos hingga 309 dari jumlah DPT 583 dan jumlah suara sah hanya 267. Angka ini tidak berbeda dengan 350 TPS yang dipantau oleh KIPP Jakarta.

Data KIPP Jakarta

Dari total 350 TPS hanya 53 persen tingkat partisipasi warga Jakarta. kemudian 47 persen warga Jakarta tidak memilih atau Golput. Hal ini tentu tidak sesuai dengan target KPU DKI Jakarta yakni 80 persen.

Sebelumya, tanggal 25 Juli 2024 KIPP Jakarta juga sudah merilis hasil survei perihal tanggal dan bulan pencoblosan. Hasilnya 85,3 persen warga Jakarta tidak mengetahui tanggal dan bulan pencoblosan, dan hanya 14,7 responden yang menjawab dengan tepat tanggal dan bulan pencoblosan.

Dengan demikian, KIPP Jakarta melihat hasil survei yang pernah dirilis sejalan dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarkat saat ini. Oleh karena itu, KIPP Jakarta menilai bahwa KPU DKI Jakarta telah GAGAL dalam melakukan sosialisasi partisipasi Masyarakat.

 TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN

Kemudian, KIPP Jakarta juga melakukan pemantau pemungutan dan penghitungan surat suara di 350 titik Tempat Pemungutan Suara (TPS) se DKI Jakarta. Hasilnya adalah KIPP Jakarta banyak menemukan pelanggaran yang terjadi di TPS seperti:

• TPS 40 Kelurahan Sukapura KPPS tidak menempelkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di papan pengumuman. Kemudian Pengawas TPS dan sanksi posisi duduknya tidak di belakang KPPS nomor 4 dan 5. Lalu Ada pemilih menggunakan kursi roda bilik suara tidak ramah disabilitas. Saksi paslon 02 tidak hadir.
• TPS 36 Sukapura. Posisi tempat duduk KPPS Nomor 6 sangat dekat dengan bilik suara sehingga bisa terlihat pemilih mencoblos paslon mana. Saksi paslon 02 hadir.
• TPS 01 dan 14 Sukapura. Posisi tempat duduk Pengawas TPS sangat jauh dari KPPS 4 dan 5. Saksi paslon 02 tidak hadir.
• TPS 30 dan 27 Semper Barat. Pengawas TPS dan sanksi posisi duduknya tidak di belakang KPPS nomor 4 dan 5. Saksi paslon 02 tidak hadir.
• TPS 17 dan 16 Semper Barat bilik suara tidak aman karena di belakang bisa lalu-lalang orang.
• TPS 14 Semper Barat. Pemilih atas nama ibu Siti tidak menunjukan KTP elektronik meski demikian KPPS 4 dan 5 membolehkan ibu Siti memberikan hak suara. Di TPS ini juga tidak menempelkan paslon di papan pengumuman.
• TPS 20 Semper Barat Posisi tempat duduk Pengawas TPS dan saksi paslon 01 dan 03 sangat jauh dari KPPS 4 dan 5
• TPS 42, TPS 10 Tugu Selatan. Tempat saksi dan PTPS jauh dari KPPS 4 dan 5. Saksi paslon 02 tidak hadir.
• TPS 11 Tugu Selatan bilik suara tidak tertutup. DPT tidak dipasang. Saksi dan PTPS tidak di belakang KPPS 4 5. Saksi paslon 02 tidak hadir.
• TPS 5 Tugu Selatan saksi dan PTPS posisi duduk tidak di belakang KPPS 4 dan 5. Saksi paslon 02 tidak hadir
• TPS 59, 53 dan 62 Rawa Badak Selatan ditemukan stiker, spanduk dan kalender paslon 3 dan tempat duduk PTPS serta saksi jauh dari KPPS 4 dan 5. Saksi paslon 02 tidak hadir.
• TPS 52 Kelapa Gading Barat saksi dan PTPS posisi duduk tidak di belakang KPPS 4 dan 5. Saksi Paslon 02 tidak hadir.
• TPS 77 Pegangsaan dua. Saksi paslon 02 tidak hadir.
• TPS 39 dan 38 Kelapa Gading Barat. Saksi paslon 02 tidak hadir.
• Masih ditemukan pemilih yang menggunakan atribut paslon 01 dan 03.
• TPS 41 Pondok Kopi, masih ada stiker paslon 01 dan 03.
• TPS 09 Jatinegara Barat. Tidak ada gambar paslon di papan pengumuman.
• Ditemukan banyak stiker paslon 01 dan 03 yang masih tertempel di sekitar jl. Menteng atas, Kel Menteng Atas, Kec Setiabudi, Jakarta Selatan.
• TPS 10 Mampang Perapatan saksi paslon 02 tidak hadir dan tidak ramah disabilitas (jalan bertangga)
• TPS 42 Pasar Minggu saksi paslon 02 tidak hadir.

Jika dipresentasekan maka :

Data KIPP Jakarta

Kemudian ada beberapa TPS yang surat suara yang di coblos tidak sesuai dengan daftar hadir. Seperti TPS 21 Kelurahan Tengah, Kecamatan Keramat Jati DPT 577, jumlah suarat suara tercoblos 349 ketika dihitng ada 351, kelebihan 2 surat suara. Dan TPS 82 Kelurahan Duren Sawit jumlah surat suara kurang 40

Kemudian ada 6,9 persen DPT dan Paslon tidak ditempel di papan pengumuman.

Data KIPP Jakarta

Lokasi TPS juga tidak ramah disabilitas seperti di dalam gang sempit dan bergelombang, tidak ada akses untuk kursi roda, tidak melayani dengan baik ketika ada pemilih difabel, hal tersebut terjadi di TPS 039 Pasar Manggis, Setiabudi, TPS 096 Pejaten Timur, Pasar Minggu

Data KIPP Jakarta

Pelanggaran-pelanggaran tersebut sesungguhnya sangat menciderai demokrasi. Oleh karena itu, KIPP Jakarta meminta kepada KPU dan Bawaslu DKI Jakarta untuk:

1. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
2. Memberikan sanksi kepada petugas KPPS yang tebukti melakukan pelanggaran;
3. Meningkatkan kapasitas SDM KPPS dan Pengawas TPS;
4. Meningkatkan kembali sosialisasi kepada Masyarakat agar tingkat partisipasi Masyarakat dapat memenuhi target yang diinginkan.

Demikian siaran pers ini dibuat.

Menegetahui :

• Ketua KIPP Jakarta Faiz Yazid
  
• Korbid Pemantauan Ahmad Halim