Pemeriksaan Kinerja APBD PBD: Bapperida Terima Tim Kementerian Dalam Negeri
Melanesiatimes.com – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Barat Daya, Rahman, mewakili Sekretaris Daerah Jhony Way, melakukan entry meeting dengan tim dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Acara ini dilaksanakan di kantor gubernur, lantai 3, pada Jumat (22/11/2024).
Kegiatan ini merupakan bagian dari pemeriksaan yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri terkait fungsi dan peran mereka dalam melakukan pembinaan dan pengawasan bagi daerah. Hal ini sangat penting, terutama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sinkronisasi dokumen perencanaan yang berkaitan dengan program strategis nasional.
“Tim dari BPK RI diberikan waktu 10 hari untuk memeriksa dua provinsi, Papua Barat dan Papua Barat Daya. Saat ini, mereka sudah 4 hari di Manokwari, dan nantinya akan melanjutkan pemeriksaan di Sorong,” ungkap Rahman.
Ia menambahkan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan dukungan pemerintah daerah dalam menyukseskan program-program strategis nasional.
Lebih jauh Rahman menjelaskan, tim tersebut akan melihat bagaimana postur APBD mendukung program strategis nasional dengan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dibiayai APBD. Mereka juga akan mengecek proyek strategis di Papua Barat Daya, termasuk di kabupaten dan kota.
“Tim akan melihat administrasi dan melakukan peninjauan lapangan untuk menilai progress pelaksanaan proyek,” lanjutnya. Rahman mengaku telah menerima tim tersebut dan mengarahkan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan selama pemeriksaan.
Setelah entry meeting, diskusi langsung dilakukan dengan OPD yang terkait, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Perikanan Kelautan, Kementerian PUPR, dan Inspektorat. “Hari Sabtu, tim akan turun ke lapangan, dan Senin serta Selasa, akan dilakukan pembahasan lanjutan dengan OPD lainnya,” jelas Rahman.
Kegiatan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam meningkatkan tata kelola dan transparansi anggaran. Diharapkan, hasil pemeriksaan ini bisa menjadi langkah perbaikan yang signifikan dalam pelaksanaan program-program strategis di wilayah tersebut.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, masyarakat berharap ada dampak positif bagi perkembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya ke depan. Sinergi ini menjadi kunci untuk menyukseskan berbagai program yang sudah dicanangkan demi kemajuan daerah.
Pos terkait
TERBARU
Tidak ada komentar