Melanesiatimes.com – Dalam langkah strategis, Pj Gubernur Papua Selatan, Komjen Pol (Purn) Rudy Sufahriadi, mengumpulkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di provinsi tersebut untuk menyerap arah kebijakan Presiden Republik Indonesia. Selain ASN, kepala organisasi perangkat daerah di Papua juga turut hadir dalam momen penting ini. Pengarahan ini berlangsung di Gedung Olahraga Merauke pada Selasa (12/11/2024), dengan pendampingan Pj Sekda Maddaremmeng.
Rudy membuka sesi dengan menegaskan pentingnya kehadiran ASN. “Saya sudah melakukan absensi semua. Saya panggil yang belum hadir, dan jika tidak ada alasan yang jelas, saya akan menggunakan wewenang untuk menggantikan mereka,” ujarnya. Ia menekankan bahwa kehadiran setiap ASN sangat krusial dalam implementasi kebijakan presiden.
Kebijakan yang disampaikan mengacu pada Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang mengusung visi “Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini diwujudkan melalui delapan misi utama, mulai dari penguatan ideologi hingga demokrasi, pemantapan sistem pertahanan negara, dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan ekonomi kreatif.
Salah satu kebijakan unggulan adalah alokasi satu juta hektar lahan pertanian di Merauke, yang juga diterapkan di wilayah lain di Papua Selatan. Rudy menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim global yang dapat mengganggu pasokan beras dari negara-negara Asia seperti China, Thailand, dan India. “Kita harus mempersiapkan ketahanan pangan nasional sejak dini agar tidak tergantung pada negara lain yang mungkin terhambat pasokan akibat peningkatan suhu global,” tambahnya.
Rudy juga menyampaikan bahwa transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto berjalan lancar tanpa hambatan. “Transisi di tingkat nasional sejuk, dan diharapkan juga di tingkat kabupaten semuanya berjalan damai tanpa konflik. Saya minta ASN untuk tetap netral dan tidak berpihak pada kandidat manapun,” tegasnya. Ia mengingatkan bahwa pelanggaran netralitas ASN akan dikenai sanksi berat.
Dalam pengarahan tersebut, Rudy menyoroti pentingnya profesionalisme, kejujuran, dan integritas ASN dalam menjalankan tugas. Ia juga menekankan upaya pencegahan kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui digitalisasi dan penyederhanaan peta kerja. “Penghematan anggaran adalah perintah presiden yang harus kita jalankan dengan mengurangi perjalanan dinas dan rapat koordinasi yang tidak penting,” ujar Rudy.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya investasi yang menguntungkan dan mensejahterakan masyarakat. Rudy menambahkan bahwa peningkatan kualitas ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan penurunan ketimpangan sosial tetap menjadi prioritas utama. “Papua Selatan menunjukkan performa yang baik dalam pengendalian inflasi, dan kita harus terus menjaga kestabilan ini,” pungkasnya.
Dengan semangat Asta Cita, Papua Selatan diharapkan dapat berkontribusi besar menuju Indonesia Maju, mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
