Melanesiatimes.com – Ketua DPP PDI-P, Ahmad Basarah, menepis pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menyebut Anies Baswedan tidak pernah masuk dalam bursa calon gubernur Jakarta dari partainya. Basarah menegaskan bahwa nama Anies sudah masuk radar PDI-P bahkan sebelum Ahok resmi bergabung sebagai pengurus pusat pada 5 Juli 2024.
“Nama Anies Baswedan muncul dalam bursa calon gubernur sejak Juni 2024. Pada 8 Juni, saya diberi tugas oleh DPP PDI-P untuk membangun komunikasi dengan PKB. Saya bertemu langsung dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, dan kami sepakat bekerja sama dalam Pilkada Jakarta,” ujar Basarah dalam keterangan tertulis, Minggu (17/11/2024).
PKB Dukung Anies, PDI-P Bidik Posisi Wagub
Dalam kesepakatan awal, PKB berencana mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, sementara PDI-P mengincar posisi wakil gubernur. Langkah ini dilakukan karena kedua partai saat itu belum memenuhi ambang batas pencalonan sebesar 20 persen kursi DPRD.
“PDI-P hanya memiliki 15 kursi di DPRD DKI Jakarta, sedangkan PKB 10 kursi. Jumlah ini belum cukup untuk mengusung calon sendiri,” jelas Basarah. “Namun, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ambang batas pencalonan menjadi 6,5 persen, PDI-P akhirnya bisa maju tanpa berkoalisi.”
Perubahan aturan tersebut membuat PDI-P mengubah strategi dan memutuskan untuk mengusung kader internal. Akhirnya, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dipilih untuk berlaga di Pilkada Jakarta 2024.
Ahok Sebut Anies Tidak Pernah Dibahas
Sebelumnya, Ahok dalam sebuah wawancara menyatakan bahwa Anies Baswedan tidak pernah menjadi pembahasan di internal DPP PDI-P. “Enggak pernah ada rapat DPP yang membahas Anies sebagai calon gubernur. Namanya enggak pernah masuk dalam agenda,” kata Ahok dalam program Gaspol! Kompas.com, Jumat (15/11/2024).
Ahok menegaskan bahwa Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, sejak awal sudah berkomitmen untuk mengusung kader internal sebagai calon gubernur. Ia juga menampik kabar yang menyebut Anies bakal dideklarasikan oleh PDI-P pada 26 Agustus 2024, dengan menyebut informasi itu sebagai hoaks.
Perubahan Peta Politik
Menurut Basarah, keputusan MK yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah menjadi titik balik bagi PDI-P. “Putusan MK tersebut mengubah peta politik Pilkada secara nasional, sehingga PDI-P bisa mengusung pasangan calonnya sendiri,” ujar Basarah menutup pernyataannya.
Sementara itu, isu seputar pencalonan Anies Baswedan terus menjadi sorotan publik, mengingat perbedaan pendapat antara tokoh-tokoh PDI-P. Bagaimana dinamika politik ini akan berdampak pada Pilkada Jakarta 2024? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.
