Melanesiatimes.com- Aimas Convention Center (ACC) di Kabupaten Sorong menjadi saksi bagi debat publik kedua antara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya (PBD). Acara ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, mengusung tema “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”.
Lima pasangan calon, masing-masing dengan nomor urut yang berbeda, beradu argumen dan gagasan. Mereka adalah Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw (nomor urut 1), Gabriel Assem dan Lukman Wugaje (nomor urut 2), Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau (nomor urut 3), Joppye Onesimus Wayangkau dan Ibrahim Wugaje (nomor urut 4), serta Bernard Sagrim dan Sirajuddin Bauw (nomor urut 5). Kehadiran para tokoh penting, termasuk Ketua dan Anggota KPU PBD, Kapolda Papua Barat, Pangdam XVIII/Kasuari, dan Forkopimda setempat, menambah bobot acara tersebut.
Debat kali ini juga melibatkan tim panelis dan perumus yang telah disiapkan untuk menyusun pertanyaan dan materi debat. Di antara panelis yang hadir adalah Dr. Eduard Kocu, S.AN., M.IP, dari Universitas Cenderawasih, dan Dr. H. Muhammad Ali, MM., MH, Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong. Mereka berkolaborasi untuk memberikan pertanyaan yang menantang dan relevan bagi para calon.
Ketua KPU PBD, Andarias Daniel Kambu, menjelaskan bahwa debat ini merupakan bagian dari ketentuan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, yang mengatur tentang pelaksanaan kampanye untuk pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Wali Kota-Wakil Wali Kota pada periode 2024-2029. KPU berencana mengadakan tiga kali debat publik untuk memberikan ruang bagi calon dalam menyampaikan visi, misi, serta program kerja mereka.
“Debat ini adalah kesempatan bagi masyarakat untuk memahami lebih dalam tentang visi dan misi yang ditawarkan oleh kelima pasangan calon. Kami berharap masyarakat Papua Barat Daya dapat menyimak dan menilai dengan baik setiap gagasan yang disampaikan,” ungkap Kambu.
Selain itu, Kambu juga mengajak semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pemilihan umum daerah pertama di provinsi termuda di Indonesia ini, agar berlangsung dengan lancar dan berkualitas.
Dengan harapan yang besar, debat ini bukan hanya menjadi ajang adu argumen, tetapi juga sebagai langkah awal menuju pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di Papua Barat Daya.
