Melanesiatimes.com – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, menyampaikan seruan penting terkait antisipasi potensi terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses demokrasi tersebut. Menurutnya, salah satu langkah konkret untuk meminimalisir risiko KKN adalah dengan meningkatkan kesejahteraan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melalui kenaikan gaji yang layak.
Kelrey menekankan bahwa gaji rendah bagi para anggota KPPS berpotensi membuka celah terjadinya penyelewengan, baik secara sistematis maupun individu. “Tugas KPPS sangat krusial dalam menjaga integritas demokrasi kita. Jika kesejahteraan mereka diabaikan, risiko untuk terpengaruh oleh praktik KKN semakin besar,” ujar Kelrey saat ditemui di Kedai Sekoci, bilangan Jakarta Pusat, Selasa, (17/09/2024).
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa Pilkada 2024 akan menjadi ajang yang sangat penting, di mana kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi sedang diuji. “Dengan memberikan insentif yang lebih baik kepada KPPS, kita bisa memperkuat pilar-pilar demokrasi yang bebas dari campur tangan kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan,” tambahnya.
Nusa Ina Connection (NIC), sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang pemberdayaan pemuda dan peningkatan partisipasi publik, melihat pentingnya peran KPPS dalam memastikan proses pemilu berjalan adil, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang merusak. Usulan kenaikan gaji ini diharapkan bisa menjadi bagian dari reformasi sistem pemilu yang lebih baik di masa depan.
Pilkada serentak 2024 diperkirakan akan melibatkan jutaan penyelenggara pemilu di berbagai daerah. Oleh karena itu, menurut Kelrey, dukungan kepada KPPS tidak hanya dalam bentuk fasilitas kerja yang memadai, tapi juga apresiasi finansial yang sesuai dengan tanggung jawab besar yang mereka emban.
Pernyataan tersebut mendapatkan tanggapan positif dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan pemerhati demokrasi di Indonesia. Mereka berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat mempertimbangkan serius usulan ini, demi menjaga kualitas demokrasi Indonesia ke depan.
Dengan langkah ini, Nusa Ina Connection berharap Pilkada 2024 dapat menjadi tonggak penting dalam menegakkan pemilu yang bersih, jujur, dan adil, serta menjauhkan praktik-praktik KKN yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. (rmt)
