Melanesiatimes.com – Menjemput momentum pemilukada kepala daerah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sorong, melaksanakan sosialisasi pengawasan bersama organisasi pemuda dan mahasiswa, yang berlangsung di Mariat Hotel Sorong, pada Kamis (05/09/2024).
Dalam sambutannya Koordinator Devisi (Kordiv) Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H), Bawaslu kota Sorong, Abdul kadir kelosan mengatakan, dalam merawat berjalanannya demokrasi peran semua stakeholder sangat strategis, pasalnya tanggung jawab moril dalam pengawasan pemilu bukan saja di emban kan sepenuhnya kepada KPU dan Bawaslu selaku perangkat penting dalam kontestasi, akan tetapi tak luput juga pentingnya partisipasi oragnisasi pemuda dan kemahasiswaan.
Dalam giat ini bawaslu melibatkan semua unsur pemuda dan organisasi kemahasiswaan sebagai perisai terdepan demokrasi yakni, Komite Nasional Pemudah Indonesia (KNPI) , Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)
Abdul Kadir juga mengatakan masyarakat adalah subjek dari pemilu itu sendiri, olehnya itu perlu adanya sebuah penguatan sosialisasi dan transformasi pengetahuan, untuk memberikan suplai progresif kepada kita semua dalam mengawal kontestasi demokrasi khusunya di Provinsi Papua Barat Daya.
“Terbilang ini adalah langkah pertama dari agenda yang kami lakukan dalam tahapan sosialisasi,” kata Kadir, oleh karenanya kami pun turut mengundang seluruh organisasi kepemudaan dan organisasi kemahasiswaan Islam (OKP & OKPI) guna bacarita bersama terkait gagasan dalam pengawasan pemilu jelang Pilkada mendatang,” pungkas Kelosan.
Sebagai badan pengawas pemilu, patutnya memastikan penguatan dan pemahaman masyarakat melalui agenda sosialisasi, sehingga kelanjutan dari kegiatan ini, akan kami lakukan secara terbuka yang melibatkan semua stakeholder masyarakat.
Kordiv HP2H Bawaslu Kota Sorong mengungkapkan bahwa, “efektivitas dalam pesta demokrasi ini bukan hanya soal kerja bawaslu, bukan saja soal KPU namun seberapa besar masyarakat sudah mempunyai pemahaman terkait pengawasan dalam pemilihan, sehingga pra pemilihan hingga pasca pemilihan, melibatkan masyarakat sebagai subjek dalam pemilu, hal demikian menjadi rujukan awal kami mengadakan sosialisasi ini,” imbuhnya.
Berkaca dari beragam pengalaman yang ada, banyak yang terjadi secara kasat mata, namun semua terganrung kita saja untuk menormalisasinya, sehingga dalam menjemput pilkada pada 27 November mendatang, semua pihak yang merasa peduli terhadap proses pengawasan pemilukada mendatang benar-benar menjadi pengawas yang baik,” tutup Abdul Kadir Kelosan. (Sintia_Rahayaan).
