Melanesiatimes.com – Politik hampir selalu menggunakan simbol agama, ideologi, ras, etnis dan budaya sebagai instrumen serta mobilisasi kepentingan politik. Dalam hal ini, opini masyarakat dimanipulasi untuk menjadi wadah sentiment-sentimen tersebut. Sabtu (31/08/2024)
Beberapa bulan lagi menjelang pilkada serentak masyarakat harus berhati-hati dalam wacana yang dimanipulasi oleh para calon maupun tim sukses melalui opini publik tentang simbolisasi politik. Pola yang dilakukan umumnya dengan menyebarkan berita rumor hingga ujaran kebencian. Hal ini berdampak pada perkembangan diskusi yang tidak produktif serta potensi menyebabkan disharmoni dan kekerasan.
Efeknya, dari diskusi yang berkembang di masyarakat menjelang pilkada menjadi tidak produktif, masyarakat terpaku dengan masalah politik identitas dan menyampingkan diskusi-diskusi yang subtansial yang lebih penting seperti ekonomi, hukum, korupsi, masalah pajak hingga kerusakan lingkungan. Simbolisasi yang diputar untuk menyerang politisi ini lazimnya berdampak pada kekerasan, disharmoni, perpecahan dan konflik. Hal ini pun menutup ruang publik dari diskusi.
Kerap di temui di tengah-tengah menuju penetapan calon kepala daerah, tim sukses memainkan peran signifikan untuk menarik simpati masyarakat, peran tim sukses ini bukan tidak mungkin bahkan kerja tim adalah by order calon. Dan tidak bisa di pungkiri orderan calon sangat di pengaruhi oleh sikap pragmatisme dan anggapan kompetitor lain lebih kuat dari dirinya sehingga ketakutan kalah dalam pertarungan. Ini memberikan efek insecuritas secara berlebihan.
Fenomena seperti diatas sudah menjadi rahasia umum bagi kelompok yang mengerti bagaimana cara mengelabui pikiran publik. Apalagi dengan kurangnya literasi dan tingkat pemahaman politik yang sangat jauh dari cita-cita demokrasi. Perlu di ketahui bahwa insecuritas setiap calon di karenakan muncul anggapan bahwa calon lain lebih mendominasi dari sisi finansial maupun basis massa.
Apabila masih di temui calon kandidat yang insecure secara berlebihan dalam pilkada 2024 dengan acuan putusan MK nomor 60/70 tahun 2024 maka perlu di pertanyakan mentalnya sebagai petarung.
Alexander Sagey Aktivis Kota Sorong
