Rakor Penguatan Terhadap Jaminan Kesehatan Dan Kecelakaan Kerja Badan Adhoc Sekaligus Persiapan Perekrutan Pantarli
Melanesiatimes.com – Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Jaminan Kesehatan dan Kecelakaan Kerja Badan Adhoc dan Persiapan Pembentukan Pantarlih/PPDP pada Pilkada 2024 selama dua hari, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat Daya di Vega Prime Hotel Kota Sorong pada (15-16) Juni 2024.
Giat ini dilakukan agar badan adhoc PPD, PPS, Pantarli dan KPPS dapat terjamin dari masalah kecelakaan kerja serta kesehatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada masing-masing badan adhoc.
Dalam rakor yang dilakukan hari ini, Ketua KPU Papua Barat Daya Andarias Daniel Kambu mengatakan, ada dua narsumber dari KPU Provinsi yaitu, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (Sosdikli Parmas dan SDM) Fatmawati, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi (Rendatin) Jefry Kambu.
Selain itu, dari Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Pengawas Ketenagakerjaan Kota Sorong guna memberikan penguatan materi kepada jajaran KPU kabupaten/kota Se-Provinsi Papua Barat Daya dalam menjelang kontestasi pemilukada tahun 2024.
Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya Andarias Daniel Kambu menyampaikan “dalam tahapan perekrutan semua badan adhoc , kami menggunakan aplikasi Sipol dan Silon guna menyinkronisasikan data dari calon badan adhoc,” ungkapnya
Hal ini dilakukan agar mengidentifikasi calon anggota badan adhoc dibawah jajaran KPU yang terindikasi dan terlibat dalam dalam partai politik. Juga merupakan langkah agar anggota badan adhoc yang di rekrut merupakan anggota yang profesionalisme dan berintegritas.
Terkait dengan jaminan kesehatan dan kecelakan, pada jajaran badan adhoc, kata Andarias Daniel Kambu, pihaknya l telah bekerjasama dengan dinas sosial dan BPJS kota sorong.
“Tugas kami sebagai KPU hanya memback up dari sisi data dan berkordinasi dengan pihak terkait guna ditindak lanjuti terkait jaminan kesehatan dan kecelakaan bada adhoc,” ujar Andarias
Menurutnya dalam tahapan perekrutan badan adhoc pantarli akan disesuaikan dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
Oleh sebab itu kami juga sedang melakukan proyeksi terhadap pemetaan TPS yang ada di Provinsi Papua Barat Daya.
Dari proyeksi tersebut sesuai dengan pemetaan, hasil sementara ialah 1.545 TPS dari 2.156. Data ini belum final, karena masih ada tahapan-tahapan selanjutnya yang nantinya akan berpengaruh pada jumlah TPS.
Andarias Berharap kerjasama semua pihak-pihak terkait, Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, penyelenggara pemilu, Gakumdu, masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan agar sama-sama menjaga kamtibmas demi terlaksananya Pemilih kepala daerah serentak di Indonesia,” harap Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya, Andarias Deniel Kambu.
Pos terkait
TERBARU
Tidak ada komentar