Waketum DPP Golkar: Suami Istri Bisa Mendapat Rekomendasi DPP, Kenapa Tidak

Melanesiatimes.com – Dalam kunjungan kerja di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, beserta pemerintah Papua Barat Daya dan Bupati/Wali Kota Se-Provinsi Papua Barat, melaunching plat nomor baru Provinsi Papua Barat Daya, di Aston Hotel pada Senin (27/05/2024).

Bacaan Lainnya

Kehadiran Waketum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, yang juga sebagai Ketua Komisi II DPR RI, dikota Sorong, Papua Barat Daya, merupakan agenda kunjungan kerja DPR RI, salah satunya adalah launching plat nomor Papua Barat Daya yang sebelumnya adalah PB, berubah menjadi PY.

Seusai launching plat nomor, Waketum DPP Partai Golkar, ditanyai terkait persoalan daerah yang menjadi polemik di masyarakat, yaitu rekomendasi partai golkar, yang di sinyalir bahwa, ada suami istri yang akan mengikuti kontestasi politik tahun 2024.

ketika ditanyai terkait rekomendasi tersebut, Waketum DPP Golkar menyampaikan “untuk meraih kursi 01 PBD kita harus mempersiapkan kader-kader terbaik yang kita anggap punya kecakapan untuk memimpin daerah, punya kapasitas kepemimpinan kemudian komunikasi yang baik dengan masyarakat.

Yang kedua, mempunyai popularitas dan elektabilitas yang baik. Selama kader-kader pimpinan partai memiliki persyaratan yang saya sebutkan tadi, terlepas dari latar belakangnya diq apa, apakah kemudian suami/istri atau tidak, kami akan dukung,” ungkap Waketum DPP Partai Golkar yang juga Ketua Komisi II DPR RI, “ujar Doli

Lebih lanjut ia mengatakan ” kalau misalkan dua-duanya elektabilitasnya bagus dan masyarakat menginginkan kenapa tidak?. Tapi sekali lagi dasarnya adalah daya dukung, daya terima dari masyarakat yang akan kita lihat dari hasil survei nanti,”tambahnya

Terkait waktu penentuan rekomendasi dari Partai Golkar untuk mengusung siapa yang akan mendapatkannya, Ketua Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa “kami akan putuskan beberapa hari menjelang pendaftaran ke KPU dari tanggal 27-29 Agustus 2024, kita lihat perkembangan kalau memang dilapangan dukungannya sudah kuat, baik itu dukungan sosial masyarakat ataupun dukungan partai politik tentu bisa saja kita akan buat dukungan itu agak cepat, “pungkasnya

Ketika ditanya awak media terkait surat rekomendasi kepada dua orang kandidat, pihaknya menjawab, tidak mungkin DPP mengeluarkan rekomendasi diberikan kepada dua orang kandidat. Peraturannya satu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan itu satu paket, terdiri dari partai politik ataupun gabungan partai politik harus mengusulkan satu pasang calon.

Selain itu surat tugas yang kemarin dikeluarkan menjelang pemilu, adalah salah satu cara kita untuk bagaimana seluruh agenda partai golkar bisa dimenangkan termasuk pileg dan pilpres, “jadi bagi siapapun apakah itu kader golkar ataupun pimpinan golkar yang berkeinginan untuk maju menjadi kepala daerah itu kita kasih tugas dulu, untuk memenangkan agenda partai golkar di pemilu dan menang pilpres.” Ungkap Doli

DPP Partai Golkar hanya punya satu surat keputusan yang menjadi lampiran B1KWK pada saat nanti mendaftar di KPU, jadi masih panjang perjalanan, masih terbuka.

Intinya golkar ingin menang dan ideal itu adalah kalau kita punya kader atau pimpinan partai golkar bisa menjadi kepala daerah, itu yang sedang kita rencanakan di seluruh provinsi dan kabupaten/Kota yang ada di Indonesia termasuk di Papua Barat Daya ini, “tutupnya. (Fadel)

Pos terkait