Melanesiatimes.com – Pelantikan Pengurus Korps Alumni HMI (Kahmi) Papua Barat Daya, dengan mengambil thema “Pelopor Perubahan Untuk Pembangunan Majemuk Di Bumi Papua” Giat ini dilaksanakan di Vega Hotel, pada senin (27/05/2024).
Pelantikan ini di hadiri oleh Forkopinda Papua Barat Daya, KNPI, Cipayung, Fatayat NU, BKMT, KPWI dan Majelis Ta’lim Papua Barat Daya. Sedang dari tingkat Koordinator Presidium Kahmi Nasional, Ahmad Doli Kurnia, beserta Sekretariat Jenderal, Syamsul Qomar, Bendahara Umum Sabaruddin dan Presedium Forhati Nasional, Wa Ode Nurhayati dan Sekretaris Jenderal Forhati Nasional, Zulfa Sari Dewi Syam.
Majelis Wilayah Kahmi Papua Barat Daya, dilantik langsung oleh Koordinator Presidium Kahmi Nasional, Ahmad Doli Kurnia, dengan komposisi pengurus sebanyak 85 anggota, bersamaan dengan itu, pelantikan juga dilakukan oleh Forhati Wilayah Papua Barat Daya yang dilantik langsung oleh Koordinator Presidium Forhati Nasional, Wa Ode Nurhayati.
Dalam sambutannya Koordinator Presidium Kahmi Nasional menjelaskan, yang memperjuangkan Kahmi di Papua Barat Daya ini tentu harus bekerja keras, “kalau tidak bisa disuruh berat, berat adalah, kalau tak pandai-pandai, strataknya bisa kalah sama Ketua Forhati,” singgung Doli.
Ia melanjutkan, Papua ini merupakan salah satu indikator maju dan berkembangnya Indonesia, pasalnya kalau kita lihat proses kemajuan itu dulu keliatan, ada isu kesenjangan yang selalu menimbulkan kedekatan, tetapi semakin maju Indonesia, isu stabilitas itu semakin sempit.
Dulu kalau kita bicara kesenjangan itu antara, Jakarta luar Jakarta, berkembang sedikit isu kesenjangannya adalah Jawa laur Jawa, berkembang lagi, isu kesenjangannya adalah Timur dan barat. Sekarang pemerintah kita mengambil terobosan baru, menggeser ibu kota ke tengah Kalimantan, untuk memudahkan dari timur ke Kalimantan, begitupun dengan Papua yang merupakan indikator, kalau Papua maju dan berkembang pesat sama dengan yang lain, maka itu menjadi salah satu keberhasilan Indonesia membangun secara merata.
Olehnya itu “saya salah satu orang yang mempunyai perhatian khusus terhadapa tanah Papua ini, makanya kami membuat percepatan pemekaran,” ungkap Doli.
Hal senadapun disampaikan oleh Koordinator Presidium Majelis Wilayah Kahmi Papua Barat Daya, Bustamin Wahid “semangat pelantikan itu terbaca dari thema yang di usung oleh Kahmi itu sendiri yakni “Pelopor Perubahan Untuk Pembangunan Majemuk Di Bumi Papua”
Dasar argumennya sederhana yakni, kita belajar dari semangat keindonesiaan dan keislaman, itu kita belajar dari beberapa tokoh-tokoh islam di Papua yang berbicara tentang bagaimana menggerakkan Perubahan di tanah Papua seperti, Ipari Anggiluli dari sorong selatan, Raja Ibrahim Bauw dari Fak-fak, Raja Mahmud Singgirei Rumagesan dari Fak-fak, kemudian Salabudin Bin Talabuddin yang menggerakkan sarekat islam di Raja Ampat.
“Kenapa momentum ini selalu diceritakan, karena ini sebagai dasar pijak dari cerita argumen sejarah, kemudian membuat sejarah masa depan, “pungkas Bustamin.
Lanjut, dari hal ini Kahmi mencoba untuk membaca dari perspektif sejarah kemudian melahirkan dan menggagas sejarah baru, oleh sebab itu kahmi hadir sebagai Pelopor Perubahan di atas tanah ini, ” terangnya.
Selain dari itu, hal yang menarik lain ialah Kahmi akan membaca frustasi sosial yang luar biasa, ketika bicara tentang orang asli dan bukan orang asli, ini menjadi frustasi sosial baru, menjelang kontestasi politik.
Ini menjadi hal menarik untuk Kahmi mendorong semua itu dalam rangka, menjawab bahwa sesungguhnya keterkaitan relasi sosial yang kuno, yang lampau, yang sekian lama di bangun oleh leluhur itu jangan dirusak, kerana perkara kepentingan politik kekuasaan.
Untuk itu kedepan, demokrasi kita jauh lebih Majemuk manfaatkan kecerdasan Majemuk ini sebagai jawaban atas proses pembangunan di Papua Barat Daya, yang notabenen sebagai Provinsi yang masih belia. Ini gagasan-gagasan kedepan yang Kahmi inisiatif.
“Dalam mendorong semua ini, kita juga sudah punya program prioritas, yakni membuat seminar tentang sejarah islam masuk Papua dan akan merekomendasikan itu sebagai satu kebijakan kepada pemerintah Papua Barat Daya sebagai hari libur,” terang Bustamin
Harapannya adalah, Kahmi akan bergandeng tangan dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, bersinergi dan berkolaborasi dalam mendorong dan mendukung semua program kerja pemerintah baik itu fisik, nonfisik bahkan dari segi pemikiran dan konsep.
Tidak ada komentar