Pelantikan Pengurus Persekutuan Keluarga Besar Talaud (PKBT) “Porodisa” Kab. Jayapura 2024-2027 

Melanesiatimes.com, -Dalam rangka menjalin persaudaraan dan memperkuat persatuan warga Talaud Se-Kabupaten Jayapura, pelantikan Badan Pengurus PKBT “Porodisa” periode 2024-2027 dilakukan di Aula SMP Negeri 1 Sentani, Kabupaten Jayapura.

Bacaan Lainnya

Perlu diketahui bahwa Persekutuan Keluarga Besar Talaud (PKBT) “Porodisa” hanya merupakan salah satu dari tiga pilar utama: Talaud, Sitaro, dan Sanger, yang terhimpun dalam Persekutuan Keluarga Besar Mahengke Nusa (PKBMN) Sulawesi Utara Tanah Papua.

Pelantikan Badan Pengurus PKBT “Porodisa” ini merupakan yang pertama kali. Terpilih sebagai Ketua Badan Pengurus adalah Rommy Majuntu, S.Th., ST.

Dalam sambutannya, Majuntu mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengurus Persekutuan Keluarga Besar Mahengke Nusa Sulawesi Utara Tanah Papua, dalam hal ini melalui Sekretaris Umum Mahengke Nusa dan Ketua I Mahengke Nusa Provinsi Papua yang berkenan melantik dan mengukuhkan Badan Pengurus PKBT “Porodisa” Kabupaten Jayapura.

Disinyalir bahwa masyarakat Talaud yang berdomisili di Kabupaten Jayapura cukup banyak, namun karena belum adanya wadah yang menghimpun mereka sehingga masing-masing orang masih hidup sendiri-sendiri.

Namun dengan adanya pelantikan ini, organisasi masyarakat Talaud Kabupaten Jayapura sudah resmi. Karena itu, dalam program 100 hari kerja, pihaknya akan berfokus untuk mendata ulang semua warga masyarakat Talaud Se-Kabupaten Jayapura dan mengajak mereka untuk bergabung dalam organisasi yang sudah terbentuk ini.

Ditegaskannya bahwa masyarakat Talaud harus bisa bersatu dan terus bekerjasama, karena para leluhur Talaud juga sebagai perintis peradaban manusia Papua. Tulang belulang para leluhur telah tertanam di tanah ini, sehingga semua orang Talaud harus berani tampil, dan ikut ambil bagian dalam berbagai aspek pembangunan di Kabupaten Jayapura.

Penyerahan SK dari Ketua I Persekutuan Keluarga Besar Mahengke Nusa Sulawesi Utara, Provinsi Papua, Rudi Bukanaung, SE kepada Ketua Terpilih, Rommy Majuntu, ST.

“Kita harus bangkit dan bersatu. Dengan prinsip ‘Sansiot’te Sampate – Pate’, yang berarti “Satu Hati, Satu Pikiran, Satu Tindakan”, kita bekerjasama dengan saudara-saudara kita dari suku-suku lain, terutama suku-suku Perintis, untuk secara bersama-sama menyatakan sikap dan dukungan dalam menjaga hak kesulungan orang asli Papua pada setiap aspek pembangunan manusia di tanah Papua. Kita punya tanggung jawab moral dalam melanjutkan dan meneruskan karya peradaban manusia Papua yang sudah diletakkan oleh Para leluhur kita,” tegas Pria berdarah campuran Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua itu.

Di tempat yang sama, Ketua I Persekutuan Keluarga Besar Mahengke Nusa Sulawesi Utara Provinsi Papua, Rudi Bukanaung, SE mengungkapkan apresiasinya kepada Badan Pengurus PKBT “Porodisa” Kabupaten Jayapura yang baru dilantik.

Diakui Bukanaung bahwa sebenarnya perhimpunan ini sudah bersekutu cukup lama tetapi selama ini mereka belum mengorganisasi diri dengan baik. Setelah Musda Mahengke Nusa Ke-II tahun 2023, barulah ketiga pilar Mahengke Nusa: Masyarakat Sanger, Masyarakat Talaud, dan masyarakat Sitaro, dapat terbentuk secara terstruktur.

“Kami bersyukur karena Pengurus Porodisa di tingkat Kabupaten, mereka ini representasi dari masyarakat Talaud, yang secara geografis wilayah mereka berbatasan langsung dengan negara tetangga, Filipina. Mereka hari ini sudah bisa mengorganisasi diri”. Kami berharap supaya Badan Pengurus PKBT “Porodisa” segera melaporkan keberadaan organisasi mereka kepada Badan Kesbangpol Kabupaten Jayapura, untuk bisa memperoleh SK atau SKT (Surat Keterangan Terdaftar). Dan, supaya dalam merumuskan program kerja, PKBT bisa melakukan penyesuaian sesuai dengan hasil Musda Ke-II Perkumpulan Masyarakat Mahengke Nusa Tahun 2023,” ungkap Bukanaung.

Terkait dengan pendaftaran PKBT “Porodisa”, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Jayapura, Abdul Hamid Toffir, S.Sos., M.Ap mengatakan bahwa dengan adanya pelantikan Badan Pengurus PKBT “Porodisa” pada hari ini berarti sudah menambah satu wadah organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Jayapura.

Dijelaskan bahwa sampai dengan tahun 2022, organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Jayapura sebanyak 323 organisasi. Namun, sampai hari ini, organisasi yang masih eksis atau aktif hanya ada 33. Dengan adanya pelantikan Badan Pengurus PKBT yang baru, maka bertambah lagi satu organisasi kemasyarakatan khususnya dari paguyuban.

Toffir menambahkan bahwa kalau dulu pemerintah melalui Kesbangpol bisa mengeluarkan SKT (Surat Keterangan Terdaftar), tapi saat ini sudah tidak demikian. Kesbangpol tidak bisa mengeluarkan SKT, kecuali kalau organisasi kemasyarakatan itu secara on-line sudah mendaftarkan diri ke pusat. Nanti dari Pusat yang mengeluarkan SKT, kalau sudah memenuhi syarat.

“Jadi ada dua cara, secara organisasi kalau sudah terdaftar di pusat, maka cukup melapor saja. Tapi kalau organisasi itu tidak terdaftar di pusat, maka kita bisa mengeluarkan SKT apabila semua persyaratan dipenuhi, barulah lewat Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Polhukam akan mengeluarkan persetujuan,” terang Toffir.

Meski demikian, Toffir mengakui bahwa pemerintah sangat mengapresiasi dan mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Badan Pengurus PKBT “Porodisa” Kabupaten Jayapura. Karena menurutnya pemerintah saat ini menggalakkan berbagai macam aspek pembangunan. Tentu saja pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dia butuh dukungan, partisipasi dari masyarakat itu sendiri, sehingga secara bersama-sama kita bisa menjalankan tugas dan pekerjaan kita di bidang masing-masing baik ekonominya, keamanannya, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. (Demmy)

Pos terkait