Melanesiatimes.com – Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera), Provinsi Papua Barat Daya menyoroti pengangkatan mantan Penjabat Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat Daya, Edizon Siagian menjadi Pj Bupati Kabupaten Sorong PBD. Jum’at, (05/04/2024)
Ketua Umum Fopera Papua Barat Daya Yanto Ijie mengatakan, pengangkatan Edizon Siagian sebagai Pj Bupati Kabupaten Sorong oleh Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), adalah keputusan yang terkesan diskriminatif dan membunuh karakter dari ASN yang ada di daerah khususnya di Papua Barat Daya.
“Kelihatan bahwa mantan Pj Sekda Papua Barat Daya , pak Edizon Siagian ini seorang ASN yang diistimewakan, diberikan karpet merah, bisa diberikan jabatan di mana saja,” ungkap Yanto Ijie.
“Padahal kita di provinsi Papua Barat Daya masih ada ASN-ASN yang berkompeten, memiliki kemampuan secara kepangkatan cukup banyak yang memenuhi syarat menduduki jabatan tersebut,” tambahnya.
“Anak-anak bangsa di sini yang dipercayakan menduduki jabatan eselon II di provinsi ini cukup banyak. Tapi kok tiba-tiba pemerintah pusat menunjuk mantan sekda Papua Barat Daya sebagai Pj Bupati Sorong, ini ada apa?,” kata Yanto lagi dengan nada tanya.
Lebih lanjut Yanto menyatakan, jika dilihat, semua penjabat sekda yang ditempatkan oleh Kemendagri di seluruh provinsi di tanah Papua sudah ditarik kembali ke pusat, yang tertinggal hanya Pj Sekda Papua Barat Daya.
“Para Pj sekda di Provinsi DOB di tanah Papua semuanya sudah ditarik tetapi sampai hari ini yang tertinggal di sini, tertahan di sini hanya pak Edizon Siagian, nah ini ada apa?
Prestasi apa yang membanggakan, yang dicapai oleh beliau sehingga dia dipertahankan di sini. Kalau mau dilihat bahwa sebenarnya beliau gagal .
Selama menjabat Pj Sekda Papua Barat Daya manajemen ASN tidak diatur dengan baik. Masalah pengisian jabatan eselon II, III dan IV di Pemprov Papua Barat Daya sampai hari ini belum tuntas. Ini tugas pokok dari Pj Sekda, sebagai tugas administrator,” tutur Yanto.
Yang berikut, lanjutnya lagi, bahwa APBD Papua Barat Daya turun dari 2,8 triliun, padahal Edizon Siagian orang dalam Kemendagri yang mestinya paling tidak APBD Papua Barat Daya tidak turun atau malah justru bertambah karena ini provinsi baru.
“Kalau seperti ini lalu apa keistimewaan dia, apa yang dibanggakan dari pak Siagian. Kami merasa bahwa pemerintah pusat terkesan diskriminatif, membunuh karakter dan karier dari seluruh ASN anak bangsa di Provinsi Papua Barat Daya.
Padahal ASN orang asli Papua dan non Papua itu ada yang memenuhi syarat. Contoh; pak Harjito kepala Badan Keuangan pemprov, pak Rahman kepala Bapperida, pak Vecky kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Satpol PP, pak Suroso Kadisnakertrans Pemprov.
Mereka semua ini memenuhi syarat. Kenapa tidak usulkan mereka saja kalau memang tidak mau usul orang asli Papua?.
Ambil ASN yang sudah lama mengabdi di Papua karena mereka ini tahu kondisi, tahu persoalan di Papua. Jadi kita melihat bahwa perlakuan seperti inilah bentuk -bentuk diskriminasi yang masif dilakukan pemerintah pusat terhadap pemerintahan di Papua.
Harusnya memberikan kesempatan kepada orang di daerah untuk membangun daerahnya. Jangan bawa orang dari luar, kalau sudah waktunya pulang ya pulang, jangan digeser lagi jadi Pj Bupati Sorong,” pungkas Yanto Ijie Ketua Umum Fopera Papua Barat Daya.
Untuk diketahui, Kementerian Dalam Negeri telah merotasi jabatan Sekda Papua Barat Daya. Dari sebelumnya dijabat oleh Pj Sekda Papua Barat Daya Edizon Siagian kepada Penjabat baru Jhoni Way, S.Hut., M.Si dimana pelantikan Jhoni Way oleh Pj Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad bertempat di lantai 3 Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kamis (4/4/2024) pagi sekira pukul 10.00.WIT.
Sementara Edizon Siagian diangkat menjadi Penjabat Bupati Sorong , dimana jabatan Pj Bupati Sorong itu sempat kosong beberapa bulan terakhir. Pada sore harinya (Kamis 4/4), Edizon Siagian pun dilantik sebagai Pj Bupati Sorong oleh Pj Gubernur Papua Barat Daya.
