Melanesiatimes.com – Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah kejahatan kemanusiaan global dan kejahatan terhadap konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dengan semangat perlawanan terhadap oknum pejabat negara yang diduga melakukan KKN, Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Republik Indonesia, siang tadi, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta. Jum’at (15/03).
Dalam aksi tersebut mereka menyoroti adanya dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Bagi mahasiswa, dugaan korupsi semakin menjadi-jadi dan terjadi di Pemprov DKI dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) senilai lebih dari Rp 80 triliun pada 2023. Proyek infrastruktur Pemprov DKI dalam satu dekade terakhir sudah dilakukan dengan metode e-katalog/e-purchasing/penunjukan langsung supaya sulit dipantau publik. Ujar Koordinator Aksi, Ismail Flo dalam rilisnya.
Berikut penjelasan Ismail dalam rilisnya terkait dengan daftar proyek di ruang lingkup Dinas Sumber Daya Air (SDA) yang diduga adanya korupsi besar-besar antara lain : Proyek Pembangunan tanggul di Kali Baru Timur, pembangunan Waduk Cilangkap Tahun 2022 dan Waduk Munjul Tahun Anggaran 2022 dan 2023. PT. Arvirotech Konstruksi Indonesia dikerjakan untuk dua waduk tersebut dan berada dibawah naungan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta melalui e-purchasing (ekatalog).
“Proyek itu diduga tidak memperhatikan harga yang paling ekonomis dan menguntungkan Negara.”
Penyimpangan pelaksanaan di lapangan, yang dibiarkan oleh pejabat Dinas SDA DKI Jakarta, antara lain: Pembangunan Waduk Cilangkap Tahun 2022 menelan biaya Rp 15.219.315.000, Pembangunan Waduk Cilangkap Beserta kelengkapannya Tahun 2022 menelan biaya Rp 20.001.741.000, total anggaran Pembangunan Waduk Cilangkap Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebesar Rp 35.221.056.000.
Dugaan penyimpangan Pembangunan Waduk Cilangkap Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebagai berikut: tahun 2023, pekerjaan pemadatan tanah dasar, volume 4.409, harga @Rp60.000 sangat kemahalan; tahun 2023, pekerjaan Kisdam Pasir/Tanah dibungkus karung,14.804 karung dengan harga per karung @Rp19.500 diduga tidak dilakukan alias fiktif; harga pembesian tahun-tahun tertentu patut diduga tidak wajar dan merugikan keuangan Negara.
Potensi kerugian Negara akibat permahalan pembesian sebesar Rp839291200 (Rp502316800 + Rp336974400). Terdapat juga proyek-proyek di Dinas SDA DKI Jakarta yang nilainya mencapai triliunan rupiah untuk mendapatkan keuntungan bagi pejabat Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta.
Proyek yang di lakukan oleh Dinas SDA DKI Jakarta yang memakan anggaran senilai 80 Milliar diduga adanya indikasi korupsi atau persekongkolan jahat dalam proyek pembangunan waduk di beberapa wilayah.
Terakhir Ismail menegaskan dan meminta kepada APH dan BPK RI, KPK segera panggil dan periksa Kepala Dinas SDA DKI Jakarta dan oknum-oknum yang terlibat dalam tindakan pelanggan hukum yang di lakukan oleh Dinas SDA. Tutupnya
Tidak ada komentar