Melanesiatimes.com – Sidang Pleno Rapat Terbuka Tingkat Provinsi PBD, kembali diskorsing akibat sanggahan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Barat Daya, Minggu (10/03/2024).
Pleno tingkat provinsi yang dilaksanakan di Vega Hotel, mengalami penundaan lantaran adanya koreksi dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, terkait DPT Kota Sorong yang tidak singkrong dengan DPT pada pemilihan PWP dan DPR RI.
Dalam keterangannya Regina Gembenop menyampaikan “Kita tetap mengacuh pada DPT yang ditetapkan oleh KPU Kota Sorong yaitu 205.507. Sedangkan yang muncul di PWP 205.126 dan DPR RI 204.623, jadi ada tiga data yang tidak singkrong, sehingga jadi pertanyaan DPT mana yang mau dipakai “. Tegas Kordiv Pencegahan Partisipatif dan Humas PBD.
Dari perbedaan inilah sehingga pimpinan sidang Andarias Deniel Kambu, menawarkan kepada para saksi agar Rapat pleno terbuka ini di skorsing, sambil menunggu KPU kota sorong mencocokan dan memperbaiki data DPT yang tidak singkrong.
Sidangpun diskorsing dengan batas waktu yang tidak ditentukan, pasalnya para saksi Parpol tidak bersedia untuk diganti ke Kabupaten lain, “Sorong tetap berjalan dan kami akan menunggu sampai semua data itu diperbaiki”. Ucap salah satu saksi Parpol.
Lebih lanjut Regina menyampaikan “perbedaan ini merupakan hasil dari kinerja KPU Kota Sorong beserta jajarannya ke bawah, akibat ketidakcermatan dan kelalaian terhadap apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kami Bawaslu Kota Sorong”. Tegas Regina.
Regina berharap kita di provinsi harus membereskan ketidak benaran angka-angka ini, sehinggah ketika naik pada tingkat pusat tidak dipertanyakan lagi terkait perselisihan angka-angka ini.
Sampai berita ini di terbitkan belum ada konfirmasi dari pihak KPU Kota Sorong, terkait selisih DPT, pada PWP dan DPR RI.
