Kelompok Cipayung Kota Sorong Mendorong PKPU Khusus Di Tanah Papua

Melanesiatimes.com – Sejumlah Aktivis Kota Sorong menggelar Diskusi dan Sarasehan Demokrasi Pasca Pemilu 2024 di Kriyad Hotel. Kamis (07/03/2024)

Bacaan Lainnya

Diskusi yang digelar oleh kelompok cipayung ini mengundang beberapa narasumber dengan latar belakang akademik dibidangnya diantaranya ialah dekan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sorong (UMS).

“Kegiatan ini merupakan keresahan dari teman-teman mahasiswa terhadap proses pemilu 2024 secara umum, khususnya terhadap keterwakilan orang asli Papua dalam pemilu legislatif,” ungkap Dr. Alawiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia, S.H.,M.H. selaku dekan fakultas hukum UMS.

Meskipun proses Pemilu telah usai namun kelompok Cipayung Kota Sorong menilai bahwa proses seperti ini mestinya terus di dorong ke ruang-ruang diskusi publik sehingga kedepannya poin-poin yang telah dibicarakan dapat terakomodir.

Diskusi yang digelar oleh kelompok Cipayung Kota Sorong itu terdiri dari HMI, GMKI, PMII, GMNI dan KNPI Kota Sorong yang telah menyatukan satu pandangan yaitu meminta PKPU khusus diberlakukan di tanah Papua.

Poin-poin dari hasil diskusi tersebut akan disusun dan dibuat dalam bentuk satu draft dan akan diserahkan secara langsung ke Majelis Rakyat Papua (MRP-PBD) agar dapat ditindaklanjuti.

Kelompok Cipayung Kota Sorong meminta agar negara dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam periode terakhirnya dapat menerbitkan PKPU khusus di tanah Papua untuk mengakomodir hak-hak politik orang asli Papua.

Sarasehan Demokrasi yang digelar oleh aktivis Kota Sorong tersebut mengangkat tema “Menakar Masa Depan Papua Barat Daya Pasca Pemilu 2024,”. Selain dihadiri oleh kalangan mahasiswa dan aktivis, juga dihadiri oleh beberapa tokoh pemuda dan perempuan asli Papua.

Ketua STIE Bukit Zaitun yang notabenenya adalah perempuan Papua dan merupakan salah satu pemateri mengungkapkan, harapannya agar PKPU khusus di tanah Papua itu benar-benar dapat didengar oleh dan diserap oleh negara agar dapat tercapai.

“Kalau kita merujuk pada tema yang diusung, itu artinya kita menghitung berapa orang asli Papua yang hari ini lolos sebagai anggota legislatif, baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun DPR-RI dan DPD-RI,” ungkap Johana Kamesrar selaku Ketua STIE Bukit Zaitun.

Oleh karena itu Ketua STIE Bukit Zaitun berharap dengan diskusi yang dilakukan oleh para aktivis Kota Sorong hari dapat mendorong agar pemberlakuan PKPU khusus di tanah Papua dapat tercapai. (ZK)