Fopera Desak KPU RI, Agar Kursi DPRD 70% Dan DPD RI 80% Untuk Caleg OAP

Melanesiatimes.com – Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) bersama forum lintas suku asli Papua dalam waktu dekat ini akan bertemu DKPP di jakarta. Selasa (30/01/2024)

Bacaan Lainnya

Kedatangan Fopera bersama forum lintas suku asli Papua ke Kantor KPU PBD terkait penyampaian aspirasi soal eksistensi Otsus di tanah Papua yang dianggap telah mengabaikan hak-hak politik orang asli Papua sebagaimana telah diatur dalam undang-undang Otsus.

“Dalam pasal 28 ayat 3 undang-undang Otsus menyebutkan bahwa rekrutmen politik oleh partai politik harus memprioritaskan orang asli Papua,”. Tambahnya

Dengan demikian, kami meminta hak kami sebagai warga negara, kalau Cawapres bisa mengalami perubahan dari umur 40 tahun menjadi umur 35 tahun, konstitusi bisa sempatnya berubah maka kamipun minta agar PKPU khusus untuk tanah Papua.

“Kami meminta agar dalam waktu yang singkat ini, KPU mengeluarkan PKPU khusus untuk pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah di tanah Papua,”.

Ketua Fopera mengungkapkan, sekitar tiga juta warga negara Republik Indonesia asli Papua punya hak konstitusional yang dituangkan dalam UU Otsus, kami tidak meminta agar konstitusi ini dirubah tetapi hanya minta untuk diterbitkan PKPU khusus.

Permintaan tersebut terkait pelaksanaan pileg dan pilkada di tanah Papua sehingga orang asli Papua bisa merasakan bahwa hadirnya Otsus itu benar-benar dapat dirasakan dalam mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua.

“Tak ada kata terlambat untuk diterbitkan PKPU khusus bagi tanah Papua, yang mana didalam PKPU khusus itu harus mengatur tentang presentase kursi DPR tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi di Tanah Papua,”. Imbuhnya

Setelah mendatangi kantor KPU PBD, tadi kami sudah menuangkan gagasan kami untuk memberikan solusi agar dalam PKPU tersebut harus memberikan presentase kursi DPR di tingkat kabupaten, kota maupun Provinsi.

Salah satu poinnya adalah terkait jumlah penduduk orang asli papua di bawah 50% diberikan kuota kursi legislatif 70% untuk kabupaten/kota dan provinsi terhadap orang asli Papua, sedangkan untuk kursi DPR RI dan DPD RI 80%.

Seharusnya DPR RI dan DPD RI harus orang asli Papua, karena namanya Dewan Perwakilan Daerah ya harus orang asli yang mendiami daerah tersebut, yang memahami kultur dan budayanya sehingga aspirasi orang asli Papua itu benar-benar terwakilkan.

Dalam menanggapi statement Fopera, Ketua KPU PBD Andarias Daniel Kambu kepada awak media mengatakan, “Pada prinsipnya KPU tetap berjalan sesuai dengan regulasi dan tahapan pemilu yang sudah ada, Pemilu hanya bisa ditunda dengan beberapa alasan diantaranya adalah bencana alam, peperangan dan lain sebagainya, sepanjang tidak ada kejadian tersebut, tahapan tetap berjalan sebagaimana mestinya,”. Ungkap Daniel

Secara kelembagaan, KPU PBD menerima aspirasi Fopera namun yang punya kewenangan untuk menjawabnya adalah KPU RI. Pada prinsipnya KPU PBD tetap berpegang pada undang-undang pemilu yang sudah ada. Ketua KPU PBD juga menyampaikan dalam hal menyampaikan pendapat, itu merupakan hak masing-masing tiap warga negara. (ZK)