Beda Pendapat Tokoh Malamoi, Terkait Hasil Konferensi Sabalo

Melanesiatimes.com – Selesai pertemuan konferensi besar Malamoi atau Sabalo yang dilaksanakan beberapa waktu lalu di Kantor Walikota Sorong, tokoh masyarakat Malamoi dari berbagai kelompok berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Papua Barat Daya.

Bacaan Lainnya

Pernyataan ini disampaikan oleh beberapa tokoh masyarakat Malamoi, diantaranya Sekretaris Umum Intelektual Malamoi, Papua Barat Daya, Joni Magablo, selakiu tokoh Pemuda Moi, Robi Paa dan Kepala Adat Suku Besar Moi, Paulus Sapisa.

Hasil Konferensi besar adat Malamoi atau Sabalo dianggap tidak sah, dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) oleh sejumlah pihak.

Joni Magablo mengungkapkan bahwa, pihaknya menghormati apa yang menjadi keputusan dari pihak pemerintah. Ia juga mendukung apa yang menjadi keputusan pemerintah kota Sorong, pasalnya pemerintah kota Sorong berkewajiban mengayomi dan melindungi masyarakatnya terutama yang ada di suku besar Moi.

“Apapun yang jadi keputusan dari hasil tersebut, wajib hukumnya dilaksanakan, baik oleh kubu kami maupun dari Silas Kalami, sebab kami suku Moi yang punya wilayah terluas di Papua Barat Daya, oke oke saja,” ucap Joni.

Selain itu, Robi Paa juga mengajak semua masyarakat suku Moi, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan pemuda, serta tua-tua adat Moi, untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas sehingga tidak ada lagi persoalan di kemudian hari.

“Saya mengajak masyarakat Moi, agar menjaga Kamtibmas di wilayah Papua Barat Daya ini, sehingga tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, mari kita saling bergandengan tangan, dalam menjaga keberlangsungan pesta rakyat tanggal 14 Februari 2024, dengan aman dan damai,” Tegasnya.

Hal ini ditanggapi oleh, Kepala Adat Suku Besar Moi, Paulus Sapisa, yang menolak pelantikan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi. Sebab Ia menilai hasil konferensi Sabalo yang memilih LMA yang baru itu tidak sah, karena tidak melibatkan pilar sebagai perwakilan perempuan, mahasiswa, intelektual, dan lainnya.

“Kami menghimbau agar LMA tidak boleh dilantik karena pilar-pilar tidak dilibatkan dalam konferensi itu, sehingga jangan ada pelantikan yang Mengatasnamakan LMA Malamoi, ” Himbaunya.

Kepala ada besar suku Moi ini menyatakan, Perempuan, mahasiswa, intelektual dan perwakilanlainnya tidak di anggap, pasalnya barang ini terkesan kurang bagus, jangan sampai ada hal-hal lain dibalik semua ini “kami akan pertemuan kembali pertemuan kepada pemerintah, ” Bebernya.

Lebih lanjut ia mengatakan “Sebenarnya tidak boleh, mereka harus duduk bersama membahas apa yang mereka inginkan. kami belum tentukan kapan akan melakukan pertemuan, tetapi harus membuka diri, sehingga LMA hadir itu untuk semua masyarakat Malamoi. Bila hadir hanya untuk suku, maka harus melibatkan suku besar ini, sehingga dapat mengamankan masyarakat dan lembaga ini, dengan baik untuk kepentingan kita semua, bukan segelintir orang”. Tegasnya