Pernyataan Sikap, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Terkait Independensinya Dalam Pemilu Tahun 2024.

Melanesiatimes.com РAnggota Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Farly Sampe Toding, selaku Ketua bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, memberikan keterangan kepada Media ini, Jumat (05/01/2024).

Bacaan Lainnya

Dalam keterangan, Ketua Bawaslu PBD menjelaskan, bahwa dirinya ingin memberikan informasi, sekaligus memberikan semacam pernyataan, terkait keluarganya (Paman) yang juga ikut serta mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Maybrat dari partai PDIP nomor urut 02, bernama Habel Kawen.

Terkait dengan hal tersebut, Farly menyampaikan bahwa pencalonan Pamannya sebagai Celeg DPRD Kabupaten Maybrat, tidak ada hal khusus atau prioritas kepada keluarganya, “saya akan selalu menjunjung tinggi sumpah dan jabatan saya selaku Komisioner Bawaslu yang senantiasa tegak lurus dengan aturan dalam memberikan pelayanan yang sama, kepada semua kontestan politik di pemilu 2024 nanti”. Ungkapnya.

Sebagai seorang komisioner, tentu tidak memposisikan diri pada siapapun, tugas kami adalah menjalankan amanah kontitusi dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, tanpa memandang kedekatan-kedekatan tertentu.

“Oleh sebab itu saya merasa sangat perlu untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat Papua Barat Daya, stakeholder Pemilu Papua Barat Daya, dan teman-teman Komisioner, bahwa saya tetap komitmen sebagai abdi negara yang tunduk dan patuh pada undang – undang dan aturan yang berlaku dan tetap mengedepankan independensi sebagai Komisioner Bawaslu”. Tegasnya.

Lanjut Pria Maybrat ini, sebagai komisioner perdana di Provinsi yang termuda di indonesia, tentunya kita memberikan contoh dan prilaku yang baik kepada masyarakat, sehingga ketika kita meninggalkan status dan jabatan ini, ada nilai positif dan pelajaran berharga yang dapat dipetik dari perjalanan ini”. Tambahnya.

Harapan saya, “pernyataan sekaligus informasi ini, dapat diteruskan dan dipublikasikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya ini, agar diketahui, sehingga tidak ada stigma-stigma negatif kepada kami pihak penyelenggara pemilu kedepannya nanti”. Tutupnya.