Melanesiatimes.com – Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Murad Ismail dan Barnabas Orno akan berakhir pada 31 Desember 2023 mendatang. Selanjutnya, jabatan gubernur akan diisi penjabat (Pj) mulai 1 Januari 2024 hingga penetapan gubernur baru pada awal 2025.
Adapun DPRD Maluku telah menyepakati usulan tiga nama calon penjabat Gubernur Maluku yang akan diusulkan ke Kemendagri untuk menggantikan Gubernur Maluku Murad Ismail yang akan mengakhiri masa jabatan, Rabu (29/11).
“Tiga Nama Usulan Calon Pj Gubernur Maluku itu terpilih melalui pemilihan yang dilakukan 42 anggota DPRD Maluku. Adapun tiga nama terpilih yang bakal diusulkan ke pemerintah pusat itu adalah Rektor IAIN Ambon Prof Dr Zainal Abidin Rahawarin, Deputi Bidang Operasi Keamanan dan Sandi Negara BSSN Mayjen TNI Dominggus Pakel, dan Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jufri Rahman.
Setelah melihat dan menelusuri tiga sosok putra terbaik itu, maka, Komite Nasional Garda Nawacita dengan tegas mendorong Mayjen (TNI) Dominggus Pakel sebagai Pejabat (Pj) Gubernur Maluku, menggantikan posisi Murad Ismail. Ujar Ali Alkatiri yang juga Komite Nasional Garda Nawacita, Sabtu (1/12/2023).
Ali Alkatiri yang juga pengurus PB SEMMI menilai bahwasanya, Deputi Bidang Operasi Keamanan dan Sandi Negara BSSN, Mayjen TNI Dominggus Pakel, sangat layak dan tepat menjadi Pj Gubernur, karena dianggap, bisa menjaga netralitas pemilu di Maluku, “pemilu di Maluku bisa berjalan dengan damai di tahun 2024 akan datang jika Mayjen TNI Dominggus Pakel yang menjadi Pj Gubernur.” Ujian Alkatiri
Mayjen TNI Dominggus Pakel memiliki rekam jejak yang mumpuni di bidang keamanan, sebab kalau suatu daerah aman orang akan hidup tenang, investasi akan masuk dan pembangunan juga pasti lancar dengan sendirinya maluku khususnya dan indonesia umumnya akan maju. Tukas Ali
“Maluku ini adalah Daerah yang rawan konflik, jadi pemimpin juga yang harus paham betul tarkait kondisi lapangan, agar proses demokrasi bisa berjalan dengan damai dan aman agar lahirnya pemimpin Maluku yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Terakhir, kata Alkatiri, kami juga menolak PJ Gubernur Maluku dari lingkaran OPD di Maluku, karena dirinya menilai nantinya ada kepentingan politik individu, bahkan tidak akan mengurusi kepentingan masyarakat Maluku, dan tidak pula menjaga netralitas di pemilu 2024 mendatanya. Tutup Ali
