Pergerakan Aktivis Demokrasi Indonesia: BIN Wajib Netral Di Pemilu 2024

Ilustrasi Surat Suara

Melanesiatimes.com –  Kordinator Pergerakan Aktivis Demokrasi Indonesia (PADI) Gokma Purba turut mengomentari mencuatnya isu netralitas Badan Intelejen Negara/BIN dalam pesta demokrasi Pemilu 2024. Gokma mengatakan BIN sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas pokok menjaga stabilitas keamanan nasional wajib hukumnya netral dan tidak partisan dalam pemilu 2024.

Bacaan Lainnya

“Kan sudah jelas diatur oleh Undang – undang/UU, lalu Presiden Jokowi juga sudah seringkali menyerukan bahwa aparatur pemerintah wajib menjaga netralitas di Pemilu 2024 dan tidak jadi partisan, maka BIN yang dipimpin oleh Bapak Budi Gunawan juga wajib hukumnya tunduk pada Undang – Undang untuk netral dan tidak terlibat terlalu dalam di Pemilu 2024”, kata Gokma Purba dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta Pusat, Kamis, 30/11/2023.

Gokma juga menyampaikan pentingnya menjaga netralitas BIN dan juga lembaga negara lainnya agar di tahun politik ini tidak menimbulkan keresahan serta kegaduhan di tengah masyarakat, karena masyarakat tentunya ingin Pemilu serta Pilpres 2024 berjalan dengan aman, damai dan sejuk.

“Kami berpandangan sangat penting sekali BIN dan lembaga negara lainnya tetap harus bersikap netral di Pemilu 2024 nanti, karena kalau sampai ada keberpihakan, maka berpotensi menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat apalagi kita sudah masuk tahapan kampanye, maka sikap netralitas itu adalah kewajiban yang harus dijungjung tinggi oleh semua Pimpinan Lembaga Pemerintah termasuk di dalamnya BIN”, ujar Gokma.

Disamping itu Gokma juga menyinggung sempat beredarnya Pakta Integritas PJ Bupati Sorong yang ditandangani Kabinda Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban dan Penjabat (PJ) Bupati Sorong yang terjaring OTT KPK, Yan Piet Moso, hal ini pun berujung pada pencopotan Brigjen TNI TSP Silaban selaku Kabinda Papua Barat.

“Kita sama – sama menyimak bahwa sempat beredar dokumen Pakta Integritas PJ Bupati Sorong dan Kabinda Papua Barat, ini juga harus jadi bahan evaluasi dan catatan untuk Bapak Budi Gunawan selaku pimpinan tertinggi di BIN, kalau sampai terulang kembali bisa saja berujung pada pencopotan beliau sebagai Kepala BIN, apalagi saat ini sudah mengemuka sejumlah nama yang digadang – gadang sebagai calon Kepala BIN seperti Pak Dudung Abdurahman, Pak Hadi Tjahjanto dan juga Komjen Pol. Agus Andrianto”, ungkap Gokma.

Pos terkait