Melanesiatimes.com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI-MPO) angkat bicara terkait pengusulan Calon Tunggal Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Keputusan Presiden Joko Widodo atas pencalonan Agus dinilai beraroma nepotisme. Sebab, keduanya sudah sejak lama menjalin hubungan dekat. Hal ini tentu akan menimbulkan keraguan publik atas kinerja dan profesionalitas TNI sebagai aparat yang nanti juga terlibat dalam pengamanan pemilu 2024.” Ujar Ahmad Sirajuddin Selasa, (7/11/2023).
Ahmad menjelaskan, keraguan ini bukan tanpa dasar, sebab belum sepekan mengemban jabatan KSAD, Jokowi langsung mengeluarkan Surat Presiden (Supres) yang merekomendasikan KSAD Jenderal Agus Subyanto sebagai Calon Tunggal Panglima TNI.
“Selama Presiden Joko widodo dalam pemilihan Kapolri dan TNI selalu mengusul satu Nama yang terkesan sangat politis, padahal kami yakin masih banyak kader terbaik dalam tubuh TNI seperti TNI AD, TNI AL, serta TNI AU yang kemudian menjadi syarat dan kritiria dalam pemilihan Panglima TNI,” lanjutnya.
Ahmad pun mengajak masyarakat luas untuk ikut mengkhawatirkan adanya potensi politisasi institusi TNI dalam kontestasi pemilu mendatang. Oleh karena itu maka dami dari PB HMI MPO meminta kepada Komisi I DPR RI, Menkopulhukam serta Menteri Pertahanan agar Mempertimbangkan dengan sebaik dan sebenar-benarnya, usulan satu nama Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo.
Agar terkesan tidak politis, mestinya banyak nama yang diusulkan. “Kami yakin masih banyak kader terbaik bangsa di tubuh TNI, tidak hanya satu nama yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan menjadi Panglima TNI.” Tutupnya