Melanesiatimes.com – Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa bertujuan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja dalam rangka pendistribusian barang dan jasa di wilayah papua, Aston Hotel Sorong (23/10/2023).
Ditemui di Aston Hotel usai pembukaan rapat koodinasi PBJ Se-tanah papua, Muhammad Musa’ad menyampaikan “Hari ini kita patut bersyukur karena ada rapat koordinasi yang dihadiri oleh 6 provinsi dan semua kepala Daerah kabupaten/kota yang ada di bawah jajarannya”. Kata Musaad.
Berangkat dari bagaimana, memantapkan komitmen dalam aspek pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, agar bisa dilakukan secara efektif, terutama dangan adanya afirmasi – afirmasi untuk Orang Asli Papua (OAP), kami berterima kasih kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) kepada teman-teman biro pelayanan barang dan jasa, yang telah memberikan motivasi terutama kepada Papua Barat Daya sebagai Provinsi baru ini untuk semakin memperbaiki, karena ini merupakan awal bagi provinsi baru.
“Ya kita berusaha untuk belajar dari teman-teman yang sudah duluan, untuk memperbaiki proses-proses pengadaan barang dan jasa, dan itu pasti akan sangat bermanfaat untuk kita dalam memulai, apalagi sekarang sudah transparan dan online, sehingga akses semakin cepat, mudah dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara. Ucap PJ Gubernur PBD.
PJ berharap ada ruang, bagi pengembangan UMKM dan produksi dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Papua Barat Daya siap akan bantuan supervisi dari LKPP.
Kemudian kita juga harus banyak belajar dari Papua Barat dan Papua induk untuk memperbaiki serta meletakkan Pondasi yang kuat,agar ke depan urusan PBJ di Papua Barat Daya ini bisa sama seperti provinsi – provinsi senior lainnya. Tambah Musa’ad.
Kegiatan tersebut juga di hadiri oleh Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) RI, Bapak Hendi Hendrar Prihadi. Lebih lanjut Hendi mengungkapkan, kami datang ke sini untuk berdiskusi dan melakukan sosialisasi terkait dengan standar-standar pengadaan barang jasa, yang hari ini sudah sedemikian intensif, kita sampaikan ke daerah-daerah lain.
“Kami berharap kedepannya Gubernur Papua Barat dan Papua Barat Daya, agar selalu mengontrol anak buahnya, stafnya dan yang di bawahnya untuk bisa memberlakukan proses pengadaan barang jasa, sesuai dengan arahan pak presiden terkait produk – produk dalam negeri, UMKK, efisien dan mempercepat penyerapan anggaran”. Tandas Hendi.
Hendi juga menegaskan kepada teman – teman OAP agar berani dan memaksimalkan kinerjanya sehingga dapat bersaing dengan yang lain, selain itu juga ada perlakuan khusus kepada OAP sesuai dengan aturan yang berlaku, namun terlepas dari itu ada juga uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi, semua kegiatan untuk sertifikasi Gratis.
Tidak ada komentar