Melanesiatimes.com – Dalam rangka peningkatan validitas pengelolaan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) sekolah di lingkungan YPPK Kota Kabupaten Jayapura, Sekretariat Eksekutif YPPK Fransiskus Asisi (SE YPPK FA) Kota/Kabupaten Jayapura melaksanakan kegiatan “Diskusi dan Evaluasi Teknis Pengelolaan Dapodik Bagi Operator Sekolah dan Yayasan”, Jumat (20/10/2023).
Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Sekretariat Eksekutif YPPK FA Kota/Kabupaten Jayapura, itu menghadirkan 18 operator dari 18 sekolah pada 18 satuan pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA di lingkungan YPPK Kota/Kabupaten Jayapura.
Direktur SE YPPK FA Kota/Kabupaten Jayapura, Silvester Lobya, S.Sos dalam sambutannya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para Operator DAPODIK yang telah memperlihatkan kerja keras, loyalitas dan komitmen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Operator Sekolah.
Ditegaskannya bahwa Dapodik Sekolah adalah bagian dari sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang digunakan di Indonesia. “Dapodik Sekolah adalah komponen dalam Dapodik yang fokus pada pengelolaan data sekolah, termasuk data sekolah dasar, menengah, dan pendidikan lainnya di Indonesia. Sistem ini digunakan untuk mengumpulkan, memantau, dan mengelola informasi dasar tentang setiap sekolah, seperti nama sekolah, alamat, jumlah siswa, dan data lain yang relevan. Melalui Dapodik Sekolah, pemerintah dapat mengumpulkan data yang diperlukan untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam sektor pendidikan. Data ini penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan menyediakan informasi yang relevan kepada berbagai pemangku kepentingan dalam pendidikan di Indonesia. Sistem Dapodik Sekolah membantu dalam pengelolaan administrasi sekolah dan memastikan bahwa data yang diperlukan oleh pemerintah dan lembaga pendidikan dapat diakses dan diperbarui dengan mudah,” ungkapan Direktur menjelaskan.
Disadari sungguh bahwa masih banyak kendala, kekurangan, dan tantangan yang dihadapi oleh Operator Dapodik Sekolah. Karena itu, untuk mengatasi kendala ini bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan juga setiap organ penyelenggara pendidikan. Hal ini ditegaskan mengingat pentingnya laporan data faktual sekolah bagi kepentingan setiap stakeholder terutama pemerintah.
“Yayasan berupaya untuk terus membangun sinergitas yang solid dengan masyarakat pengguna jasa pendidikan dan pemerintah dalam hal ini Dinas pendidikan guna mendapatkan data pengelolaan pendidikan yang valid, yang bisa membantu pemerintah dan Yayasan dalam upaya perencanaan pendidikan yang bermutu di Kota/Kabupaten Jayapura,” akunya.
“Karena itu, Yayasan berinisiatif menyelenggarakan kegiatan kecil hari ini untuk berdiskusi, syering atau berbagi pengalaman terkait persoalan dalam pengelolaan Dapodik sekolah di lingkungan YPPK Kota/Kabupaten Jayapura. Kami memandang begitu penting dan strategis untuk pengelolaan Dapodik di tingkat sekolah. Tentu oleh Yayasan merasa bahwa perlu melibatkan diri dalam membantu tugas pengelolaan Dapodik di sekolah sehingga mereka benar-benar paham terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Dapodik,” tandasnya lagi.
Senada dengan itu, Pendamping Kegiatan Diskusi dan Evaluasi Dapodik Sekolah YPPK hari ini, Gregorius Lobya, S.Kom mengatakan: “kegiatan hari ini lebih pada mengetahui kendala-kendala yang ada di satuan-satuan pendidikan mulai dari PAUD, TK hingga SMA, lebih kepada bagaimana mengetahui tugas dari seorang operator Dapodik, kemudian bagaimana mengelola data yang ada dalam Dapodik itu sendiri.”
“Kendala-kendala yang terjadi di masing-masing satuan-satuan pendidikan itu kan hanya bisa kita catat, kemudian akan dikoordinasikan dan disampaikan kepada admin-admin yang ada di setiap dinas, karena pendidikan YPPK ini kan berada di dua lingkungan pemerintahan, yakni: pemerintahan Kabupaten Jayapura dan Pemerintahan Kota Jayapura,” ungkap Operator Tetap Yayasan itu.
Menurutnya, kendala-kendala yang banyak ditemukan justru terjadi di data siswa, proses pengajuan data guru, proses penerbitan NUPTK guru.
Disinyalir bahwa kendala yang banyak ditemukan dalam proses pengajuan data guru terletak pada data dukcapil guru yang masih bermasalah. Lalu, proses penerbitan NUPTK juga terhambat karena kebanyakan masa kontrak guru belum mencapai 2 (dua) tahun. Sementara kendala yang ditemukan dalam data siswa adalah proses perpindahan siswa dari sekolah asal ke sekolah yang baru, lalu data dukcapil siswa seperti Kartu Keluarga dan NIK yang tidak singkron, baik di tingkat SD hingga SMA. Juga, orang tua siswa yang tidak proaktif untuk memberikan data siswa.
“Dari berbagai kendala yang ada ini, tentu saja kami akan berkoordinasi dengan admin di setiap instansi pemerintahan supaya bisa dicarikan jalan keluarnya. Karena jika tidak, maka akan mempersulit Operator Dapodik di tingkat SMA. Mengapa? Sebab data ini sifatnya berkesinambungan dari PAUD, TK, SD SMP dan SMA sehingga kalau belum tuntas menyelesaikan data siswa di SD misalnya, akan berdampak juga pada tingkat selanjutnya,” harapnya.
Kegiatan yang dilaksanakan sehari itu, diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai wujud mempererat hubungan dan kebersamaan sesama Operator masing-masing satuan pendidikan di lingkungan YPPK Kota/Kabupaten Jayapura. (DN)
