Sosialisasi Panwaslu Distrik Sorong Timur: Upaya Pencegahan Manipolitik Pada Pentas Pemilu 2024

Riskia Rumadaul (Ketua Panwaslu Distrik Sorong Timur)

Melanesiatimes.com – Pantia Pengawas Pemilihan Umum(Panwaslu) Distrik Sorong Timur, melaksanakan sosialisasi diwilayah kerjanya kepada masyarakat. Rabu (18/10/2023).

Bacaan Lainnya

Giat sosialisasi ini merupakan upaya pencegahan manipolitik dalam kontestasi politik di tahun 2024 mendatang”. Ucap Riskia Rumadaul selaku Ketua Panwaslu Distrik Sorong Timur.

Dalam giat tersebut Riskia beserta stafnya, turun menemui masyarakat yang berada di wilayah Distrik Sorong Timur untuk melakukan giat sosialisai dalam rangka menanamkan prinsip taat hukum dan taat aturan, guna mencegah hal – hal yang diluar daripada aturan yang berlaku.

Riskia menyampaikan Giat Sosialisai yang kita lakukan hari ini tanggal 18 oktober 2023 adalah, melakukan sosialisasi ke wilayah Distrik sorong timur, membagikan selebaran atau surat himbauan larangan menjanjikan uang atau memberikan uang kepada peserta dalam pemilu ataupun pada saat kempanye”. Paparnya.

Lebih lanjut Riskia, metode yang kami lakukan juga dalam giat ini adalah menggunakan metode door to door atau dari rumah ke rumah, bahkan juga kami membagikan selebaran atau pamlfet kepada masyarakat yang lalu lalang di lingkungan Distrik Sorong Timur, langkah ini kami lakukan agar informasi menyentuh kepada semua masyarakat atau pemillih”. Tambahnya.

Ketua Panwaslu bersama Staf dalam pembagian brosur kepada masyarakat, secara door to door.

Hal ini sesuai dengan ketentuan undang – undang nomor 7 tahun 2017 pasal 105 huruf C, tentang pemilihan umum, ”tugas panwaslu kecamatan, mencegah terjadinya praktek politik uang di wilayah kecamatan/distrik, undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 515, tentang pemilihan umum “setiap orang yang sengaja pada saat pemungutan suara, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih, supayah  tidak mengunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, akan di pidanah dengan pidanah penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000. (tiga puluh enam juta rupiah), Peraturan badan pengawas pemilihan umum Republik Indonesia, nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggara pemilihan umum dan peraturan kpu no.3 tahun 2022, tentang tahapan dan jadwal penyelenggara pemilu.

Harapan kami selaku Panwaslu adalah masyarakat atau peserta pemilu jangan mau dibodohi dengan manipolitik yang nantinya mencederai eksistensi sebagai pemilu yang jujur, adil dan bermartabat. (ZK)