Perundungan Marak di Sekolah, Ketum HMI MPO Ciputat : Krisis Moral pada Kurikulum Merdeka

Khoirul Ulum, Ketua Umum HMI MPO Ciputat/Pengamat Pendidikan (Foto - Istimewa)

Melanesiatimes.com – Fenomena pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Terutama terkait perundungan yang marak terjadi di sekolah. Semua kasus tersebut pun terjadi dalam rentan waktu yang berdekatan.

Bacaan Lainnya

Diantaranya, kasus pembakaran sekolah di SMP Temanggung yang dilatarbelakangi perundungan oleh kawan-kawannya. Selain itu, kasus siswa SD kelas 2 di Gresik yang mengalami buta permanen akibat ditusuk kakak kelasnya. Kemudian siswa SMP di Cilacap menganianya adik kelasnya dan siswa MA di Demak membacok gurunya. Dan yang terbaru seorang guru dilaporkan ke polisi serta denda 50 juta akibat menghukum siswanya yang tidak mau ikut sholat, serta masih banyak kasus serupa di kalangan sekolah.

Berdasarkan data dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat kasus perundungan di satuan pendidikan periode Januari-September 2023 mencapai 23 kasus, dan akan bertambah berdasarkan kasus yang baru baru ini terjadi dibulan Oktober 2023.

Khoirul Ulum, Ketua Umum HMI MPO Ciputat sekaligus pengamat pendidikan melihat fenomena tersebut menunjukan betapa krisisnya moral pendidikan kita saat ini.

“Ada yang gagal dalam sistem pendidikan kita terkait pendidikan moral saat ini. Saya juga ingin mempertanyakan bagaimana peran kurikulum merdeka yang di agung-agungkan oleh Nadiem Makarim. Pendidikan moral kita ini sudah terkikis dan lebih mengutamkan capaian untuk memyiapkan generasi industri.” kata Khoirul, hari ini (10/10/2023).

Bukan hanya itu, ia juga menilai kurikulum merdeka telah mengabaikan nilai-nilai filosofi pendidikan akhlak dan sosial. Sebagai gantinya siswa diharapkan menjadi kreatif, kritis, kolaboratif, dan komunikatif.

“Jadi para pengguna kurikulum merdeka hanya memfokuskan pada 4 capaian, dan mengabaikan pendidikan budi pekerti.” ungkapnya.

Dengan banyaknya kasus yang terjadi, hal ini menunjukan kegagalan pendidikan terhadap dimensi akhlak dan sosial. Khoirul juga melihat hal ini mesti menjadi cerminan bagi pemangku kebijakan pendidikan kita saat ini.

“Oleh karenanya para pemangku kebijakan jangan hanya menfokuskan capaian peserta didik pada persaingan dunia industri (kerja) tapi malah mengabaikan pendidikan budi pekerti.” pungkasnya.