Melanesiatimes.com – Dinilai Intervensi seluruh kegiatan dinas, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (Kadis PUPR), Kabupaten Halmahera Tengah (Hal-Teng), dikritisi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rampai Nusantara (RN) Kab. Hal-Teng.
Ketua LSM RN, Hal-Teng, Nafri, kepada media ini, Rabu (30/8), menyampaikan bahwa dugaan intervensi kegiatan dari semua dinas dilingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Hal-Teng oleh Kadis PUPR tersebut, merupakan suatu tindakan yang dinilai melanggar peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan tentang aparatur sipil negara (ASN).
Dengan adanya dugaan intervesi kegiatan ini, lanjut Nafri, dalam pencermatan kami bahwa proses pekerjaan pada semua dinas yang ada di Hal-Teng, terkesan berjalan lamban sehingga dapat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, akibat dari adanya intervensi kuat yang dilakukan oleh Kadis PUPR dimaksud.
Sambungnya mengarahkan serta intervensi kegiatan pada semua dinas di lingkungan SKPD Hal-Teng, yang dilakukan oleh Kadis PUPR yang bukan wilayah dan tupoksi kerjanya. Olehnya itu hal ini coba manfaatkan oleh Kadis PUPR Hal-Teng, untuk mengatur serta mencampur semua kegiatan di semua dinas yang ada dilingkup Pemda Hal-Teng,” beber Nafri
Nafri, menambahkan selaku seorang pejabat pemerintahan, yang bekerja dibawa kontrol peraturan dan perundang-undangan, maka seharusnya Kadis PUPR fokus pada tugas pokoknya dalam menjalankan program PUPR, guna membantu melancarkan program PJ. Bupati, dalam bidang pembangunan infrastruktur demi mencapai kepentingan masyarakat, bukan sebaliknya mengurus dan mengatur pekerjaan di internal dinas lain.
Dengan demikian maka kami meminta dengan tegas kepada PJ. Bupati Hal-Teng, agar memberikan teguran, dan atau sangsi tegas kepada Kadis PUPR bila perlu dicopot dari jabatannya selaku Kadis, dikarenakan terkesan intervensi semua masalah, terkait dengan program di semua dinas yang ada,” tutupnya.
