Melanesiatimes.com – Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Puspitasari, membongkar fenomena polarisasi, dirinya mengungkapkan bahwa, saat ini belum terlihat fenomena polarisasi yang mencolok menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
“Jika kita bicara tentang polarisasi, itu berarti adanya kutub, yang artinya ada dua kubu yang berbeda,” kata Puspitasari dalam podcast “Koma Indonesia” pada Rabu (7/6/2023).
Menurut Puspitasari, dalam konteks Pilpres saat ini, karena masih ada tiga kandidat, belum terjadi upaya yang signifikan untuk menciptakan polarisasi.
“Akan tetapi, yang mulai muncul dalam narasi politik saat ini lebih berkaitan dengan penggunaan politik identitas sebagai landasan untuk menyerang kelompok lain,” ungkap Puspitasari.
Dia menjelaskan bahwa politik identitas digunakan sebagai alasan untuk mendorong orang memilih calon tertentu yang dianggap memiliki atribut keagamaan atau suku tertentu, sehingga tercipta kesamaan dengan para pemilih.
“Jika kita melihat situasi saat ini, kita juga harus mengacu pada pengalaman pada tahun 2014. Pada waktu itu, isu politik identitas seperti komunis dan sebagainya diangkat ke permukaan,” jelas Puspitasari.
“Penggunaan isu komunis dalam konteks agama adalah bentuk politik identitas. Pada tahun 2016 menjelang Pilkada 2017, kampanye juga menggunakan politik identitas,” tambahnya.
Puspitasari juga mencontohkan bahwa selama pandemi, banyak politisi memanfaatkan situasi tersebut untuk menyebarkan berita palsu tentang chip dalam vaksin dan sejenisnya.
“Tujuannya adalah membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Jadi sekarang ini, bukan hanya tentang polarisasi, tetapi juga tentang upaya pembusukan melalui narasi-narasi propaganda yang ditujukan untuk menggerogoti legitimasi pemerintah,” tegasnya.
“Mulai dari tahun 2014 hingga saat ini, terlihat adanya upaya sistematis. Antara tahun 2020 hingga 2022 merupakan momentum yang sangat dimanfaatkan dengan baik oleh para politisi untuk menjadikan isu kesehatan pandemi sebagai alat untuk menyerang kredibilitas dan legitimasi pemerintah,” paparnya.
Dengan demikian, meskipun polarisasi politik belum terlihat secara jelas, namun politik identitas semakin meningkat menjelang Pilpres 2024. Upaya tersebut diarahkan untuk menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan menggerogoti legitimasinya.
