Reformasi Kultural Polri, Dilaksanakan dengan Konsekuen, Tidak Boleh Hanya Lip Service

Reformasi Kultural Polri, Dilaksanakan dengan Konsekuen, Tidak Boleh Hanya Lip Service
Screen Shot : Channel Youtube (Divisi Humas Polri)

Melanesiatimes.com – Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menjelaskan terkait dengan semangat Reformasi kultural Polri, sebagamana diamanatkan dalam undang – undang saat reformasi 1998.

Bacaan Lainnya

Kompolnas ini memang lahir dari reformasi, jadi kami mendapat amanah untuk menjadi pengawas fungsional Polri, sebetulnya lewat TAP MPR itu sudah disebut sebagai lembaga pengawas Polri. Kemudian lewat undang-undang polri di situ ada bab terkait dengan kompolnas dan kemudian lebih detail lagi ada peraturan presiden.

Dalam peraturan tersebut, Kompolnas mendapatkan dua amanat yang pertama adalah komponen bertugas untuk membantu presiden dalam merumuskan arah bijak Polri. Arah kebijakan Polri contohnya misalnya kami bersama-sama dengan Polri mencoba untuk mengubah mindset artinya yang paling dikedepankan dari POLRI itu janganlah misalnya Polri yang Represif jadi Polri yang Humanis. Ujar Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti, saat dialog publik dengan tema “HOEGENG : KETELADANAN MELINTAS ZAMAN”, live di channel youtube Divisi Humas Polri Jakarta, Selasa, (16/05/2023).

Poengky Indarti menjelaskan bahwa, dari mana kita bisa melihat Polri yang humanis. ” itu adalah anggota-anggo yang bertugas harkamtibmas, Jadi kami pada waktu itu menetapkan bahwa Polri yang bertugas di polsek-polse untuk lebih fokus pada harkamtibnas sehingga dengan adanya Polsek yang polisinya fokus hakamtibmas maka keamanan dan kemudian ketertiban akan terjaga masyarakat dengan mudah bisa dilayani diayomi dan dilindungi.

Kemudian, penegakan hukum ditarik di level yang lebih tinggi level Polres karena kami melihat untuk masalah akses, terus kemudian pengetahuan dan segala macam itu lebih eee apa namanya lebih optimal di Polres, tetapi ini untuk daerah-daerah yang katagorenya aman kalau kategori seperti Jakarta ini Baik level Polres eh Polsek itu aja udah menangani kasus nggak karu-karuan, jaid di jakarta polsek masih menangani penegakan hukum tetapi perlu ditambah adanya polisi-polisi bisa merangkul masyarakat makanya ada polisi RW misalnya itu kita dukung, itu ya dengan Polisi RW diharapkan polisi bisa bergerak cepat sehingga itu yang sesuai dengan harapan masyarakat.”  Jelas Poengky Indarti,

“Kami juga mendorong agar Babinkamtibmas ini diperbanyak lagi, karena masyarakat di daerah-daerah misalnya ketika kami turun ke Maluku kami bertemu dengan masyarakat tatap muka dengan masyarakat mendapatkan masukan dari masyarakat Maluku di daerah pos komflik mereka semua masyarakat mengatakan bahwa bhabinkamtibmasni sangat membantu sehingga mereka berharap Babinkamtibmas bisa dicukupi di daerah Maluku demikian juga di Papua dan kemudian NTT di wilayah-wilayah yang masih banyak kasus-kasus yang dihadapi oleh masyarakat.” Jelasnya

Selanjutnya, kata Poengky Indarti,  tugas dari Kompolnas adalah membantu Presiden untuk memberikan pertimbangan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Kompolnas memberikan pertimbangan, harus bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan tokoh-tokoh pada saat melaksanakan kewenangan kompolnas diberi juga kesempatan untuk menerima saran dan keluhan masyarakat, kemudian bisa langsung melakukan klarifikasi.  Terkadang karena kasus-kasus ini lebih banyak viral kami tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat kami bisa langsung proaktif melakukan verifikasi, “seperti misalnya kalau ada kasus terkait dengan kekerasan seksual terhadap perempuan terhadap anak, kami bisa langsung klarifikasi. Jelasnya

Terakhir, Ia (Poengky Indarti) jelaskan, “bahkan kami bisa langsung turun ke daerah untuk memastikan prosesnya bisa berjalan dengan baik seperti itu, dan kami selalu menyampaikan berulang-ulang, reformasi kultural Polri harus dilaksanakan dengan konsekuen dengan sungguh-sungguh tidak boleh hanya lip service, yang paling utama dilihat oleh masyarakat adalah Polri harus Humanis itu yang pertama Kemudian yang kedua adalah Polri tidak boleh memamerkan gaya hidup mewah. Nah ini juga yang disampaikan dan termasuk juga sudah ada aturannya terkait dengan larangan gaya hidup mewah dan ini merupakan salah satu upaya dari kompolnas. Tutupnya