Tuntutan Sri Mulyani Mundur Bukan Jawaban dari Sorotan Publik

Melanesiatimes.com – Koordinator Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Untuk Keadilan Rakyat (Amalan Rakyat) menilai seruan copot Sri Mulyani Indrawati dari jabatannya sebagai menteri keuangan tidak akan menjadi jawaban atas berbagai isu yang kini menerpa Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Desakan agar Sri Mulyani Indrawati mundur atau dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan oleh segilintir orang dan kelompok tidak akan memberi jawaban dan tidak akan memberi penyelesaian masalah di Kemenkeu yang kini masih menjadi sorotan publik,” ucap Koordinator Amalan Rakyat, Gokma dalam keterangannya, Rabu (22/3/2023).

Diketahui, tiga pekan ini Kemenkeu dihantam berbagai isu miring buntut viralnya kasus penganiayaan yang dilakukan putra eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo (RAT).

Bacaan Lainnya

Mulai dari kasus kekayaan tak wajar sejumlah pejabat pajak, hingga transaksi keuangan mencurigakan (TKM) sebesar Rp349 triliun yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang.

Atas dasar itu Gokma mengatakan, langkah Sri Mulyani yang menggandeng Menkopolhukam Mahfud MD dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menangani isu-isu Kemenkeu sudah tepat.

“Saya melihat ini sebagai langkah Ibu Sri Mulyani untuk menuntaskan berbagai kasus miring di tubuh Kemenkeu. Terutama yang sudah menjadi sorotan publik perihal transaksi mencurigakan Rp349 triliun yang sempat diungkapkan Prof. Mahfud,” ucap dia.

Dalam pertemuan itu, telah serangkaian isu terkait TKM Rp349 triliun yang diungkap Mahfud telah diklarifikasi.

“Misal bahwa transaksi mencurigakan itu bukanlah pencucian uang yang seluruhnya melibatkan pegawai Kemenkeu, melainkan berkaitan dengan aktivitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai oleh perusahaan swasta diluar dari Kementerian Keuangan,” kata Gokma.

“Maka itu Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud telah meluruskan. Ini satu langkah yang baik setelah sebelumnya informasi terkait transaksi janggal itu tidak jelas dan hanya menyudutkan Kemenkeu,” sambungnya.

Menurut Gokma, pengalaman Sri Mulyani tidak perlu diragukan lagi dalam menakhodai Kemenkeu.

Hal ini, lanjutnya, dibuktikan dengan banyaknya pegawai Kementerian Keuangan yang terbukti melakukan penyimpangan telah diproses secara tegas. Baik dikenai sanksi disiplin, dipecat tidak hormat, bahkan ada 16 kasus yang dilimpahkan ke aparat penegak hukum.

“Ini reformasi birokrasi di internal Kemenkeu harus terus dilaksanakan untuk pembenahan dan berkelanjutan. Bu Sri Mulyani selalu mengambil langkah tegas dan terukur, terjawab dengan dukungan masyarakat yang mengalir kepada Kemenkeu,” jelas Gokma.

“Pesan yang ingin kami sampaikan bahwa kita harus bersama bergotong royong membantu Bu Sri Mulyani agar beliau tetap semangat dalam bekerja untuk mewujudkan Indonesia Maju sesuai dengan visi-misi Bapak Presiden Jokowi,” pungkasnya.