Melanesiatimes.com – Budaya takut salah, wajar atau masalah? Ini adalah pertanyaan yang masih mendelematis bagi setiap individu. Hal ini kemudian menjadi salah satu bahasan dalam podcast JCC Network Program Pro Otonomi bersama Wakil Rektor I Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Dr Magdalena S Halim, Psikolog.
Dr Magdalena menguraikan, bahwa sesungguhnya budaya takut salah sangat erat kaitannya dengan karakter kepribadian seseorang yang penuh dengan keragu-raguan lantaran kekhawatir pandangannya berbeda dari kelompoknya. Hal ini memang sangat familiar, lantaran mayoritas masyarakat Indonesia budayanya kolektif atau kebersamaan.
“Hasil penelitian saya menunjukkan, kenapa ragu-ragu? Karena kita masih berpikir kalau mengatakan apa adanya, apa lingkungan bisa terima atau enggak?,” kata Dr Magdalena dalam Podcast Pro Otonomi.
Budaya Takut Salah Penyakit?
Dr Magdalena mengatakan, ketika seseorang merasa tidak yakin bahwa ia kompeten maka besar kemungkinan bisa jadi lahan pemanfaatan pihak yang tak bertanggung jawab dengan cara menyusup melakukan represi dan provokasi.
Untuk itu, budaya takut salah terus menerus dibiarkan dalam waktu yang lama bisa menjadi ‘penyakit’, dalam arti ketika seorang tahu bahwa salah namun dibiarkan maka bakal berdampak buruk bagi kebijakan maupun hal terkait lainnya.
Budaya takut salah juga sangat berpeluang menghambat proses pembangunan di wilayah Indonesia.
Ini adalah pekerjaan rumah, tidak hanya bagi pemerintah namun juga buat semua lapisan masyarakat di Indonesia. Sebab melawan kekhawatiran dan ketakutan mengatakan nilai kebenaran merupakan bagian dari kunci berkembangnya bangsa lebih baik lagi ke depan.
“Budaya takut salah ini kalau dibiarkan bisa menjadi penyakit, kalau enggak diobatinkan bisa parah. Kalau dikaitkan akan berdampak proses pembangunan di lapangan,” ucap Dr Magdalena.
Budaya Takut Salah? Pemerintah Tahu?
Terlalu sering berpikir tetapi tidak bertindak karena takut melakukan kesalahan dalam berbicara sehingga membuat orang menjadi pendiam tidak banyak bicara bisa menjadi boomerang. Namun pertanyaannya, apakah pemerintah mengetahui mengenai budaya takut salah tersebut atau tidak?
Dalam hal ini, Dr Magdalena mengatakan,
secara garis besar ia meyakini pemerintah mengatahui mengenai budaya takut salah. Apalagi era saat ini, informasi keterbukaan publik sudah meluas dan segala keluhan dan informasi pun mudah diakses.
Tetapi poinnya adalah, bagiamana tidak berhenti sampai pada omongan dan sekadar tahu mengenai adanya budaya takut salah. Namun, butuh terobosan secara kontinyu sehingga tak hanya reformasi birokrasi, namun juga reformasi mental.
“Ini tanggung jawab semua individu dari lapisan bawah sampai yang tertinggi. Karena ini kan berkaitan dengan karakter,” ucapnya.
Pemimpin Harus Sudah Selesai Dengan Dirinya Sendiri .
Pada kesempatan ini, Dr Magdalena menambahkan, budaya takut salah juga tidak terlepas dari kebiasaan main aman ‘asal bapak senang’ (ABS). Persoalan ini yang kemudian membuat koordinasi antar pimpinan pusat maupun daerah tampak tak berjalan maksimal.
Untuk itu, lanjut Sikolog itu, dalam proses menjadi pimimpin seseorang harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Artinya latar belakang menjadi pemimpin karena murni untuk melayani, bukan faktor lain.
Kemudian memiliki karakter keberanian siap berkata jujur. Mengingat sebagus apapun sistem, jika yang melakukan itu belum ada kesadaran maka mustahil terealisasi.
“Pemimpin daerah harusnya sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi sudah tidak pikir urusan rumah saya masih kurang apa ya. Jadi kalau sadar untuk melayani, harus enggak mikir yang lain-lain,” tutup Dr Magdalena.
