Antikorupsi Badan Usaha (AKBU)

Siaran Pers Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Melanesiatimes.com – Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam Konferensi Pers Kinerja KPK 2022, yang digelar di Aula Gedung Juang Merah Putih KPK, Selasa (27/12).

Bacaan Lainnya

Korupsi pada dunia usaha merupakan area penting yang harus dibenahi. Oleh karenanya, KPK melalui kemitraan dengan Komite Advokasi Nasional (KAN) dan Komite Advokasi Daerah (KAD) terus berupaya memfasilitasi lingkungan bisnis yang bersih dari korupsi terutama dari suap, gratifikasi, dan pemerasan, dengan cara mempertemukan pelaku usaha dengan regulator, sehingga diperoleh kepastian menjalankan usaha.

“Kalau tadi menyasar ke penyelenggara negara, kini masuk juga ke swasta melalui Antikorupsi Badan Usaha, dengan memfasilitasi sektor swasta yang bebas dari gratifikasi, suap, dan pemerasan,” kata Ghufron.

Sepanjang tahun 2022, KPK menemukan berbagai persoalan yang kemudian telah berhasil diselesaikan. Diantaranya terkait kesulitan pelaku usaha mengakses perizinan pengusahaan air tanah yang mengakibatkan pelaku usaha menjadi objek pemerasan oknum APH, ketiadaan standar pungutan desa adat di Bali, hingga penagihan ganda royalti lagu dan musik.

“Atas permasalahan tersebut, KPK telah berhasil memfasilitasi penyelesaiannya. KPK juga telah berhasil mendorong 9 aturan yang menindaklanjuti permasalahan tersebut dan membuka dunia usaha yang lebih bersih dari korupsi,” ujar Ghufron.

Pos terkait