Menu

Mode Gelap
Aksi Depan KPK, Aliansi Pemuda Cinta Indonesia Dikepung Preman  Finlandia Tertarik dengan Kota Pintar di IKN Koordinator Nusa Ina Connection, Apresiasi Pernyataan Menteri Kordinator Bidang Polhukam Mahfud MD Presiden Jokowi Minta Perang Ukraina Segera Dihentikan Pemerintah Kembali Buka Ekspor Minyak Goreng

News WIB

Presiden Dorong Percepatan Penetapan UU PPRT


 Foto : Presiden Jokowi (Istimewa) Perbesar

Foto : Presiden Jokowi (Istimewa)

Melanesiatimes.com – Pemerintah berkomitmen dan berupaya keras untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga (PRT). Untuk itu, Presiden Joko Widodo mendorong agar penetapan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera dipercepat.

“Untuk mempercepat penetapan Undang-Undang PPRT ini, saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder,” ujar Presiden dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, (18/2023.)

Menurut Presiden, hingga saat ini hukum ketenagakerjaan di Indonesia tidak secara khusus dan tegas mengatur tentang pekerja rumah tangga. Sudah lebih dari 19 tahun Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) belum disahkan.

“RUU PPRT sudah masuk dalam daftar RUU prioritas di tahun 2023 dan akan menjadi inisiatif DPR,” imbuhnya.

Presiden berharap regulasi tersebut dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada PRT yang jumlahnya diperkirakan mencapai 4 juta jiwa di Indonesia. Presiden menilai, para PRT rentan kehilangan hak-haknya sebagai pekerja.

“Saya berharap Undang-Undang PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja, serta kepada penyalur kerja,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menambahkan bahwa saat ini payung hukum terkait PRT baru berbentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015.

“Kami memandang bahwa peraturan yang lebih tinggi di atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan itu diperlukan dan sudah saatnya memang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini diangkat lebih tinggi menjadi undang-undang,” ungkap Ida.

Baca juga : Akhir Tahun 2022, NIK Minta Presiden Jokowi Segera Evaluasi Kabinet Indonesia Maju

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, menjelaskan bahwa RUU PPRT selain sebagai bentuk pengakuan terhadap PRT, juga akan memberikan perlindungan yang komprehensif. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan terhadap diskriminasi, kekerasan, upah, dan sebagainya.

“Di sini akan menjadi amat penting kalau kita melihat Rancangan Undang-Undang PPRT ini, ini tidak hanya kita berfokus memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga saja, (tetapi) bagaimana juga pengaturan terkait dengan pemberi kerja, majikan, demikian juga terkait dengan penyalur dari pekerja ini,” jelas Menteri PPPA.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 11 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Kapolri Diminta, Perintahkan Anak Buahnya Tangkap Pelaku Pembacokan Security Cilandak Stefanus Benny

28 Januari 2023 - 03:51 WIB

Polisi Tangkap Pelaku Utama Pembakaran Terhadap Wanita di Sorong

26 Januari 2023 - 12:36 WIB

Ernes Ajami Angkat Suara Terkait Rumah Adat Kaki Seribu

24 Januari 2023 - 16:28 WIB

Hasto Kristiyanto; Watak Kepemimpinan Presiden Jokowi adalah Blusukan, Bukan Politik Mobilisasi

23 Januari 2023 - 10:24 WIB

Presiden Berharap Pariwisata Pulih Lebih Tinggi dari Prapandemi

23 Januari 2023 - 09:57 WIB

Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Kuwil Kawangkoan

23 Januari 2023 - 09:41 WIB

Trending di News