Mahasiswa Lampung Jakarta, Soroti Gaji Perangkat Desa di Lampung Timur
Melanesiatimes.com – Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lampung Jakarta (AMLJ) soroti gaji perangkat desa. Terkait dengan penghasilan tetap perangkat desa yang diduga kuat tak dibayar selama 6 Bulan.
“Honor perangkat desa, mencakup honor kades, sekretaris desa (sekdes), kepala urusan desa (kaur), dan kepala dusun, ini hak kami sudah lima bulan hampir enam bulan belum kami terima hak kami,” ujar Guna Wijaya.
Jumlah kades di Lampung Timur sebanyak 264 kades. Jika ditotal honor perangkat desa yang harus dibayarkan selama 6 bulan terakhir sebanyak Rp63 miliar.
Menurut Ismail, kejadian seperti ini baru pertama dalam sejarah sejak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berdiri pada tahun 1999. Informasi yang ia terima bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sedang dalam kondisi defisit keuangan daerah.
“Jumlah gaji kami kepala desa per triwulannya Rp 7.350.000. Gaji sekretaris desa Rp 6.690.000. Kalau digaji 6 orang Rp 36.900.000 kepala dusun 7 orang Rp 42.525.000 BPD 9 orang Rp 9.740.000, LPM 30 orang Rp 9.000.000, RT 40 orang Rp 54.000.000, linmas 31 orang Rp 9.300.000, dan operator desa Rp 2.100.000,” jelas Ismail
Sehingga, untuk gaji triwulan atau tiga bulan sebesar Rp 196.515.000 juta dan untuk enam bulan atau dua triwulan, total gaji yang belum terbayarkan sekitar Rp 393.030.000.
Lebih lanjut, pada Rabu (14/9/2022) kemarin usai pengesahan APBD Perubahan TA 2022, Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo mengatakan, sebelum adanya aksi dari perangkat desa, pihaknya telah memanggil seluruh jajaran Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Lampung Timur.
“Memang sebelum mereka demo, memang sudah dipanggil semua Apdesi dan sudah dijelaskan karena di anggaran perubahan baru dibahas dan ini pun nggak bisa langsung karena harus dievaluasi provinsi,” ujar Dawam
Disisi lain masyarakat Lampung Timur berharap adanya keteransparanan terkait anggaran yang belum di bayarkan tersebut
“Kemana saja dana tersebut di alokasikan, sedangkan Lampung Timur sekarang ini lagi kerisis dengan naik nya Harga BBM Yang jelas kami sangat prihatin dan sangat menyayangkan hal ini karena tidak sebanding dengan adanya penyimpangan anggaran tersebut ”tanggapnya.
“Jadi kebenarannya ini masih dipertanyakan, apakah dana tersebut dipergunakan dengan tepat sasaran atau tidak ini Harus di tuntaskan”Ahmad Sopian
Terlebih dikatakan ahmad Sopian, selain masyarakat Lampung timur ia juga mewakili Aliansi Mahasiswa Lampung Jakarta (AMLJ) berharap pihak DPRD untuk dapat lebih transparan mengenai penggunaan anggaran tersebut.
Pos terkait
TERBARU
Tidak ada komentar