Melanesiatimes.com – Aksi demonstrasi beruntun di gelar serantak di semua kota di Indonesia, komponen Mahasiswa melakukan demontrasi menolak dengan tegas kenaikan harga bahan bakar minyak.
Berbagai sikap politik mewarnai sidang paripurna di berbagai kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Meski demikian sampai saat ini pemerintah belum mengambil tindakan lain untuk menyikapi persoalan ini.
Disisi lain sekelompok elemen Pemuda justru sibuk mengkampanyekan Peraturan Presiden (Perpres) Pembentukan Lembaga/Badan baru untuk mengelola subsidi pemerintah.
Kordinator Tim Percepatan Pembentukan Badan Penyelenggara Pemberdayaan Bantuan Sosial & Subsidi Pemerintah (BAPESOSPER), Sandri Rumanama menjelaskan soal gerakan mereka dalam mengkampanyekan pembentukan Lembaga baru organisasi perangkat negara. Ujar Rumanama, Senin, (12/9/22).
“Ya kami sedang mengkampanyekan agar pemerintah membentuk badan atau lembaga perangkat organisasi negara yang khusus mengelola bantuan sosial, Subsdi dan hibah pemerintah”. Tuturnya
Menurut Sandri Rumanama, kesalahan fatal pemerintah adalah tidak melakukan program pemberdayaan, edukasi serta sosialisasi dalam bentuk stimulus ekonomi dan penggunaan subsidi pemerintah dengan baik kepada masyarakat dan lemah pengawasan penyaluran & pendistribusian baik itu bantuan sosial, hibah dan subsidi sehingga salah sasaran dan tidak bermanfaat.
“Ini kesalahan fatal pemerintah, sudah membebani APBN dengan subsidi yang begitu besar, tapi tidak disertai dengan program pemberdayaan, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat, serta lemahnya pengawasan saat penyaluran dan pendistribusian sehingga subsidi sebesar ini justru dinikmati oleh kelompok kelompok tertentu”. Jelasnya
Menurut dia kenaikan harga BBM adalah kesalahan pemerintah secara total dalam pengalokasian anggran negara dalam bentuk subsidi namun tak bisa menghitung dan mengelolanya dengan baik.
“Ya ini justru kesalahan pemerintah, kenaikan BBM adalah penyesuaian satuan harga dengan outlook pengeluaran negara dari pensubsidian selama ini, bukan hanya trend naik turun-nya harga minyak dunia”, ungkapnya
” Jelas pemerintah kelabakan karena tidak bisa mengelola subsidi dengan baik”. Papar Rumanama
Rumanama menambahkan, ia berfikir sudah saatnya presiden membentuk Komite atau badan baru yang spesifik mengurus soal subsidi pemerintah bukan hanya pendistribusian, namun kajian, rumusan kebijakan, sosialisasi serta pelaporan dan pengawasan soal pengalokasian APBN pada subsidi negara. Tutupnya
