Komunitas Perempuan Papua Jabodetabek Angkat Suara Terkait Pengelolaan Anggaran di Papua

Melanesiatimes.com – Unjuk Rasa mahasiswa Papua, Rabu, 3/11/2021 di depan Kemendagri sekitar pukul 10.00 WIB disinyalir pengelolaan dana pendidikan oleh pemerintah Daerah yang tidak beres, diketahui mahasiswa kabupaten Mamberamo Tengah dan Tolikara melakukan aksi unjuk rasa menuntut Pemerintah Daerah transparan untuk menyampaikan kepada seluruh mahasiswa Papua di kota studi terkait keterlambatan atau kendala realisasi anggaran pendidikan, kerena mahasiswa Papua di Jakarta merasa ditelantarkan oleh pemerintah Daerah. Menurut mahasiswa Papua anggaran pendidikan serta pengadaan tempat tinggal (kontrakan) dan anggaran penyelesaian akhir studi merupakan kebutuhan sangat penting.

Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Papua diatas mendapat kritakan pedas dari Komunitas Perempuan Papua Jabodetabek yang juga sebagai mahasiswa. Vince mengatakan anggaran pendidikan bagi mahasiswa Papua di kota sutudi harus dikelola dengan baik sehingga dampaknya lebih menyentuh dan dirasakan langsung oleh mahasiswa.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Prosesi Pelantikan DPW LASQI Nusantara Jaya Provinsi Papua Barat Daya Periode 2023-2028.

11 Dirsan Matdoan

“Kami secara tegas menyampaikan kepada seluruh Bupati/walikota serta Gubernur di tanah Papua agar anggaran daerah yang bersumber dari APBD maupun Otsus harus menjadi prioritas pendidikan mahasiswa Papua. Selain itu Vince berharap pemerintah daerah serius dan fokus berbenah diri dalam rangka meningkatkan SDM Papua” kata Vince dalam keterangannya, Rabu 3/11/2021

Vince mengatakan, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran cadangan agar sewaku-waktu dibutuhkan mahasiswa dapat terealisasi tanpa harus menunggu sidang anggaran, karena sektor pendidikan sangat penting untuk peningkatan kualitas generasi muda Papua.

Vince juga mendesak anggaran Otsus Papua harus dikelola secara tepat dengan mengedepankan tranparansi publik dari pemerintah Daerah terhadap mahasiswa, karena anggaran Triliunan rupiah diyakini mampu menciptakan kualitas pendidikan yang unggul dan berprestasi,” tegasnya

Baca Juga

12 bulan  lalu

Bawaslu PBD Akan Menertibkan APK Caleg Yang Tidak Sesuai Aturan

21 Dirsan Matdoan

Menurutnya, dengan anggaran Otsus begitu besar yang digelontorkan dari pemerintah pusat harusnya pemerintah daerah tidak memiliki kendala untuk direalisasikan anggaran pendidikan kepada mahasiswa Papua

“Vince menegaskan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan anggaran pendidikan dari Otsus dengan baik sehingga dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh mahasiswa Papua di kota studi,” harapnya

Hal senada juga disampaikan Grace salah satu mahasiswa Papua di Jakarta yang tergabung dalam komunitas perempuan Papua , ia turut prihatin dengan keterlambatan pemerintah daerah menangani kebutuhan mahasiswa Papua di kota studi, menurutnya hal seperti ini akan berdampak terganggunya pendidikan mahasiswa Papua. Grace juga berharap Pemerintah daerah harus terbuka, jangan menutup diri agar kedepannya tidak terjadi keterlambatan.

Meskipun begitu, Grace juga berpesan kepada rekan-rekan mahasiswa Papua ketika menerima Biayasiswa harus dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan pendidikan, karena anggaran Triliunan rupiah digelontorkan oleh pemerintah pusat ke Papua semata untuk pembangunan Papua itu sendiri, jadi harus dimanfaatkan dengan baik untuk kemajuan Papua yang unggul dan berprestasi. Ujarnya