Melanesiatimes com – Tujuh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo ditandai dengan dua peristiwa monumental di sektor olah raga yang sekaligus dapat menjadi gambaran bagaimana capaian pemerintah secara umum. Pertama adalah pergelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua. Kedua, kembalinya Piala Thomas ke tangan Indonesia.
Kembalinya piala Thomas ke pangkuan ibu pertiwi merupakan hasil perjuangan Tim Bulu Tangkis Putera Indonesia yang bertarung maksimal. Padahal, sejak dari penyisihan sudah masuk dalam grup neraka. Berkat kegigihan, talenta, latihan serta dukungan doa dari seluruh rakyat Indonesia, akhirnya Tim Bulutangkis Putera Indonesia berhasil membawa pulang Piala Thomas yang sudah 20 tahun melanglang buana. Sayangnya, aksi penyerahan piala Thomas ini tidak bisa dibarengi dengan pengibaran bendera Merah Putih. Akibat kelalaian LADI (Lembaga Anti Doping Indonesia) yang tidak mampu mengikuti syarat anti doping internasional (WADA/Worl Anti Doping Agency) Indonesia diberi sanksi tidak bisa mengibarkan bendera Merah Putih di event internasional.
Kejadian Piala Thomas ini menunjukkan di tengah perjuangan anak bangsa untuk mengharumkan nama bangsa, masih ada pihak-pihak yang masih malas-malasan turut serta. Piala Thomas ini menunjukkan keseriusan Pemerintahan Jokowi dalam membina olahraga, namun sekaligus menunjukkan masih ada kelemahan birokratis yang mengiringinya. Ini tentunya seolah memberikan gambaran umum bagaimana birokrasi di bawah Jokowi ini terkadang tidak efektif dan kurang sinkron.
Sementara itu, gelaran PON XX Papua menjadi cermin sekaligus tonggak sejarah pelibatan Indonesia Timur dalam ke-Indonesiaan. Kredo bahwa Indonesia Timur hanya dikuras sumber dayanya, mesti segera dihapuskan dengan semakin banyak pelibatan Indonesia Timur dalam event-event nasional dan internasional. Hingga pada akhirnya, hanya ada INDONESIA SATU.
PON XX yang berlangsung aman dan lancar ini, seolah menjadi etalase pemerintahan Jokowi dalam mengelola Papua. Bukti pembangunan infrastruktur di Papua berjalan baik sehingga venue-venue untuk penyelenggaraan PON pun tersedia dengan baik. Isyu-isyu keamanan terkait separatisme yang diprediksi akan mengganggu kegiatan ini, ternyata tak terdengar. Acara berlangsung aman. Gelaran PON ini diharapkan bisa menjad legacy bagi Jokowi, bukan saja karena sejumlah venue yang dibuat, namun lebih dari itu adalah pendekatan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Papua semoga bisa menjadi pintu gerbang perdamaian di Papua.
Kegiatan PON dan raihan Piala Thomas yang menandai tujuh tahun kepemimpinan Jokowi, menjadi satu kesimpulan pendekatan keadilan dan kesehateraan ternyata lebih efektif dibanding pendekatan kekuatan dalam rangka penyelesaian konflik—termasuk di Papua. Namun, jokowi masih dicoba oleh birokrasi yang kurang efektif, efisien, dan kerap tidak sinkron.
Jakarta, 20 Oktober 2021
Hari Purwanto
Direktur Eksekutif
Studi Demokrasi Rakyat (SDR)
