Cegah Korupsi Dilingkungan ASN, Nugroho Desak SEKDA DKI Maksimalkan Pengawasan Kinerja ASN
MELANESIATIMES.COM – Sekretaris Jenderal Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (Gertak), Dimas Tri Nugroho mendesak Sekda DKI Jakarta Marulloh Matali untuk memaksimalkan Pengawasan terhadap kinerja ASN dilingkungan Pemprov DKI Jakarta, Melihat maraknya pejabat yang melakukan korupsi dan merugikan Anggaran daerah.
Dimas menilai keberadaan Komite Pencegahan Korupsi (KPK) DKI Jakarta hanya Lips service saja. Harusnya keberadaan KPK DKI dapat menjadi Lokomotif pemberantasan korupsi dan mewujudkan pemprov DKI bersih dari Korupsi,Kolusi dan nepotisme. seperti dalam kasus korupsi Sarana Jaya harusnya bisa dicegah.
Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menyelidiki dugaan korupsi pembelian tanah yang dilakukan Perumda Pembangunan Sarana Jaya. BUMD DKI itu diduga terlibat korupsi pengadaan tanah 4,2 hektare di kawasan Munjul dan Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Dirut Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
Gertak meminta perhatian Sekda DKI Marulloh Matali untuk menyoroti kasus Dugaan Suap dan Pungli yang melibatkan oknum ASN dilingkungan sudin Citata, sudin pertamanan, sudin bina marga, Sudinsos, Sudinaker dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) diwilayah Walikota Jakarta Timur.
Dimas berharap peran Sekda DKI dapat membantu Gubernur DKI untuk memaksimalkan pengawasan kinerja ASN serta mengawasi birokrasi dalam mencegah korupsi yang marak terjadi di pusaran pemprov DKI dibawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.
Sekda DKI memiliki peran mendorong Kinerja KPK DKI dalam mengarahkan ASN untuk menghindari dan mencegah korupsi di lingkungan Pemerintahan DKI Jakarta serta dapat mengambil langkah guna berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan evaluasi sistem birokrasi yang berpotensi terjadi tindak pidana korupsi.
KPK DKI dikukuhkan Gubernur Anies pada 3 Januari 2018. Komite itu dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 187 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
mantan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal (Purn) Oegroseno, dan Peneliti Ahli Tata Pemerintahan yang Baik Tatak Ujiyati.
Pada saat pengukuhan, Bambang Widjojanto berharap bisa bekerja sama dengan semua lembaga dan kelompok masyarakat yang memiliki semangat antikorupsi. Bambang ingin Komite tidak membuat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi khawatir. Tujuan dibentuknya Komite ini justru secara bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Jakarta.
Menurut Anies, banyak komponen yang ingin dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada masa kepemimpinannya. Prinsip tata pemerintahan yang baik tersebut adalah pemerintahan yang bersih, akuntabel, sesuai aturan hukum, efektif, efisien dan partisipatif.
Itu sebabnya, pertama yang akan dibangun adalah sistem pencegahan korupsi. “Ini pesan utama kami untuk menciptakan good governance.”
Komite Pencegahan Korupsi (KPK) DKI mempunyai tugas yang cukup besar. Pertama, tugasnya membangun sistem data yang terintegrasi. Komite juga bertugas membangun integritas aparatur sipil Pemda DKI Jakarta. Komite pun akan berkolaborasi dengan elemen anti rasuah serta menjadi penghubung antara Pemda DKI dan masyarakat serta lembaga negara lain, seperti KPK dalam melakukan pengawasan serta pencegahan korupsi.
Jakarta, 4 Mei 2021
Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (GERTAK)
Dimas Tri Nugroho
Sekjend GERTAK
Pos terkait
TERBARU
Tidak ada komentar