MELANESIATIMES.COM – Ketua Bidang Maritim dan Agraria Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), Abudllah Kelrey angkat bicara soal kinerja Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) pusat yang diduga sarat dengan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
Hal tersebut diutarakan Abdullah Kelrey dalam keterangan tertulisnya menyebut, proyek pembangunan yang kontraktornya dari lokal masih menyisahkan banyak misteri. Faktanya, amanah Presiden Joko Widodo agar pyoyek pembangunan infrastruktur menggunakan jasa kontraktor daerah tidak dijalankan dengan semestinya.
Beberapa proyek sepeti pembangunan bendungan untuk masyarakat Agraris, pembangunan Tol Laut dan beberapa jembatan penguhubung antar daerah yang menjadi rangcangan fokus presiden Jokowi dimasa akhir periodenya ini. Karena ini selalu melibatkan pemain-pemain nasional dan itu diduga ada titipan dari pusat. Akhirnya, proyek tersebut tidak melibarkan kontraktor daerah
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan agar sebagaian besar proyek pembangunan infrastruktur digarap atau dikelola oleh kontraktor daerah (lokal) agar dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi lokal menjadi lebih baik lagi. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokwi saat menyampaikan sambutannya di acara eluncuran penandatanganan konrak kegiatan tahun anggaran 2016 di kementrian Pejerhaa Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Namun, kata Bung Rey sapaan akrabnya, sejauh ini dalam prakternya, pesan yang disampaikan presiden Jokowi tersebut tidak dijalankan oleh bawahannya yang membidangi proyek infrastruktur tersebut. Karena sejauh ini, penanganan proyek pemerintah pusat dibeberapa sektor yang diduga salah satunya dikerjakan oleh kontraktor Jakarta.
“Faktanya ini menunjukan bahwa program jokowi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan presiden. untuk bisa menjalankan pesan presiden tersebut, perlu dilakukan evaluasi lembaga-lembaga yang menaungi infrastruktur salah satunya ialah Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) pusat.
“Karena diduga kuat yang bermain dengan kontraktor adalah Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) pusat” Sambungnya lagi
“saya berharap masalah ini harus diselesaikan sesegar mungkin. karena inilah kerja birokrat-birokrat nakal. Jangan sampai semangat dandan cita-cita besar presiden jokowi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lebih parah lagi kontraktor lokal yang memilki ala-alat berat sangat dirugikan. Kerugian mereka dimana ? jawabannya adalah terkat dengan perawatan alat-alat berat yang mereka miliki. Padahl kalau mereka dilibatkan mereka bisa membuka lapangan kerja dimana daerah mereka berada”Pungkasnya