Usut Tuntas Oligopoli Singkong di Lampung: HMI Cabang Bandar Lampung Mendorong DPRD Segera Membentuk Pansus

MELANESIATIMES.COM – Kepala Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung, Feby Satria mendorong agar DPRD Provinsi Lampung segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) dalam menanggapi praktek oligopoli oleh enam perusahaan tapioka di Lampung. Saat dijumpai di Lamban Juang HMI Cabang Bandarlampung,(20/02/2021).

Menurut Feby Satria, pembentukan Pansus tersebut terbilang urgent karena kondisi saat ini petani singkong khususnya di provinsi lampung sangat tercekik dengan harga singkong yang sangat rendah.

Baca Juga

4 tahun  lalu

Karyono Wibowo : Ada yang Menari-nari di Atas Penderitaan Rakyat

2 Ilham Saputra

“Dengan terbentuknya Pansus praktik oligopoli oleh keenam perusahaan tapioka dilampung dapat segera mengatasi permasalahan tersebut” kata Feby Satria kepada awak media, Sabtu, (20/2/2021)

“Negara tidak boleh kalah melawan pasar dalam membela hak petani,” tambah feby.

Saat ini harga singkong di tingkat petani Lampung Rp700/kg dengan potongan hingga 30% saat masuk pabrik. Harga itu membuat petani menjerit terlebih harga pupuk naik. Akibatnya biaya tanam jauh lebih besar daripada hasil panen. Para petani di berbagai sentra produksi seperti Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulangbawang, Lampung Utara, Tulangbawang Barat, dan Way Kanan harus berutang untuk bisa tanam singkong.

Baca Juga

1 tahun  lalu

SOMASI Desak Propam Mabes Polri Segera Tuntaskan Kasus Muhammad Rue Savaleja

13 Ilham Saputra

Atas kondisi ini, selain merespon ancaman tersebut melalui pembentukan pansus perlu juga kolaborasi antara pansus dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil II Sumatera yang berdomisili di Bandar Lampung. Menurut Feby, kerja Pansus akan lebih efektif jika didukung KPPU.

“Lampung sebagai produsen singkong, perlu tata kelola pasca panen yang tepat ukur (Rightsizing). Semisal, Pansus dapat menginisasi permasalahan ini melalui aksentuasi kebijakan yang menguntungkan semua pihak terutama petani, pemerintah, dan pasar,” kata dia.

Ia juga menambahkan, “hal ini sesuai dengan konsep Collaborative Governance dimana DPRD sebagai perumus kebijakan hadir ditengah-tengah pergolakan antara petani dan pengusaha pasar,” tutup Feby